BekasiBerita UtamaCikarang

Pimpinan DPRD Dorong Percepatan Pemisahan Aset PDAM TB

Demi Kepentingan Publik

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Proses pemisahan aset Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahgasasi (PDAM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, yang masih berlarut-larut kembali menjadi perbincangan publik dari berbagai sudut pandang.

Sekertaris Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bekasi, Himawan Abror menilai, lambatnya proses pemisahan aset BUMD milik dua Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut. Karena sejak tahap awal pemisahan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tidak melibatkan unsur DPRD Kota Bekasi.

“Informasi yang saya dapat, DPRD Kota Bekasi, mengaku pihaknya tidak dilibatkan oleh Pemkot Bekasi selama proses pemisahan. Nah, kalau begini kan jadi ketahuan apa penyebabnya, kenapa pemisahan aset PDAM TB ini berlarut-larut,” ujar pria yang akrab disapa Thole itu.

Menurut Thole, pihak eksekutif harus bersinergi dengan legislatif. Sebab, kedepan akan berkaitan dengan penganggaran yang bakal digelontorkan Pemkot Bekasi untuk membayar aset yang sudah dihitung dan disepakati antara kedua belah pihak.

“Kalau tidak bersinergi, bagaimana nanti cara bayarnya? Kan anggaran-nya harus disetujui oleh legislatif,” tutur Thole.

Sebenarnya, tambah Thole, pemisahan ini bisa disegerakan jika kedua belah pihak bersepakat dengan hitungan yang sudah ada. Kalau masalah pembayaran, nanti bisa diatur lebih lanjut secara teknis.

“Kedua belah pihak ini sudah pernah duduk bersama yang dimediasi oleh BPKB pada Desember 2019 lalu. Dan yang penting legal formilnya dulu. Yakni, pengesahan pemisahan ditandatangani oleh kedua belah pihak,” bebernya.

Kemudian, terkait kisruh dan aksi protes perpanjangan Dirut PDAM TB, menurutnya, ini bukan saatnya legislatif mempermasalahkan.

“Sekarang yang lebih penting adalah perbaikan ekonomi dalam situasi pandemi ini. Masyarakat sekarang kesusahan. Pabrik banyak yang ditutup, karyawan banyak yang dirumahkan, nyari makan kian susah. Mereka (masyarakat,Red) gak ngerti urusan dirut-dirutan. Kalau Dirut PDAM TB, Usep, hanya sebagai pelaksana, kalau kerjanya tidak benar, tinggal diberhentikan saja oleh bupati. Asal alasannya jelas” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman Juwono Putro mengungkapkan, pemisahan aset PDAM TB, akan diupayakan selesai tahun ini.

Ia mengakui, sejak awal pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rencana pemisahan aset tersebut. Tapi belakangan, Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi, pernah datang ke DPRD Kota Bekasi, membicarakan pemisahan aset PDAM TB.

“Sejak awal pemisahan aset, DPRD tidak dilibatkan, namun belakangan ini, baru dilibatkan melalui Komisi I DPRD Kota Bekasi. Dan itu sudah berlalu, biarlah. Yang penting, secara komitmen seluruh pihak sudah sepakat. Dan tinggal implementasi duduk bersama untuk kesepakatan secara prosedural yang diatur melalui perundangan-undangan,” tutur Choiruman.

Menurut dia, dengan dipercepatnya pemisahan aset PDAM TB ini, sangat baik untuk pengembangan core bisnis di bidang air bersih dan pelayanan kepada masyarakat. Baik di Kota maupun Kabupaten Bekasi. Sebab kedua daerah sudah ada dua perusahaan air minum, Tirta Bhagasasi untuk Kabupaten dan Tirta Patriot untuk Kota Bekasi.

“Jadi secepat mungkin kami akan bahas di DPRD. Namun untuk masalah angka dari penawaran Pemkab Bekasi, kami belum bisa sampaikan, sebab harus melalui musyawarah bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menuturkan, sebagai unsur pimpinan DPRD, pihaknya akan mendorong pemisahan aset PDAM TB untuk kepentingan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Sebenarnya secara politik, wali kota dan bupati kan satu partai. Jadi, bisa terlebih dahulu dibahas secara politis, yang penting, substansinya untuk pembangunan serta pelayanan masyarakat kedua daerah,” saran Nuh.

Meskipun untuk kepastian kompensasi yang akan dibayarkan oleh Pemkot Bekasi dari penawaran yang diajukan Pemkab Bekasi sebesar Rp181 miliar, menurut Nuh, masalah nilai sebenarnya urusan nomor dua. Yang terpenting, pemisahannya dulu secara administratif.

“Kedua pemerintah daerah ini pemilik PDAM TB, resmi berpisah didasari peraturan. Kalau masalah pembayaran, kan bisa bertahap, dan yang harus diutamakan, pelayanan publik. Oleh sebab itu, kami akan mengambil langkah untuk percepatan pemisahan aset dan pertemuan kedua belah pihak,” tandas Nuh. (and)

Related Articles

Back to top button