RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, diminta untuk tidak alergi terhadap santri yang melakukan aksi unjuk rasa bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor Bupati, Delta Mas, Sukamahi, akhir pekan lalu.
Menurut Ketua PC Ansor Kabupaten Bekasi, Ahmad Tetuko Taqiyuddin, aksi tersebut dilakukan untuk medesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, agar melayani dan mensejahterakan masyarakat.
“Kabupaten Bekasi yang ini kan memiliki kawasan industri terbesar se Asia Tenggara, dan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya mencapai Rp 6,3 triliun pada Tahun Anggaran 2020, masa tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya,” sindir Ahmad.
Selain itu, kata Ahmad, di Kabupaten Bekasi ini juga hampir 6.000 perusahaan, dengan luas wilayah 1.225 kilo meter persegi dan jumlah penduduk sebanyak 3,899 juta jiwa.
“Artinya, sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat di berbagai ruang kehidupan. Namun faktanya, seringkali kebijakan Pemkab Bekasi cenderung mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakt,” sesalnya.
Kemudian, lanjut Ahmad, tidak maksimalnya pelayanan publik, begitu juga dengan kebijakan yang tidak pro rakyat, dan angka pengangguran bertambah, karena minimnya kesempatan kerja. Termasuk carut marutnya tata kelola pemerintahan.
“Kami ‘Santri Beraksi Benahi Bekasi’ merupakan sebuah gerakan sosial yang merasa prihatin dan peduli terhadap kondisi Kabupaten Bekasi saat ini,” terang Ahmad.
Pada aksi tersebut, ratusan pendemi memasuki kantor DPRD Kabupaten Bekasi, sehingga sempat terjadi dorong-dorongan dengan petugas keamanan, baik kepolisian dan anggota Satpol PP.
Hal itu dilakukan, karena kecewa tidak ada satupun pejabat maupun anggota DPRD sebagai wakil rakyat di Kabupaten Bekasi, yang mau menemui untuk mendengarkan tuntutan dari pendemo.
“Kami kecewa, kenapa tidak ada satupun pejabat atau anggota DPRD yang mau menemui,” ujar Ahmad.
“Anggota DPRD-nya pada kabur. Seharusnya, sebagai wakil rakyat, mereka ini menampung aspirasi kami,” tandasnya.
Selain itu, para pendemo juga menyoroti kekosongan 151 jabatan di lingkungan Pemkab Bekasi, mulai dari eselon dua hingga eselon empat.
Akibat kekosongan ini, tambah Ahmad, memengaruhi kebijakan lain, seperti pengelolaan aset daerah, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengangguran.
“Sejauh ini kami melihat, kepemimpinan Bupati Eka tidak berjalan. Sehingga, kami harus mengingatkan beliau,” pungkas Ahmad. (and/pra)
