RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 602.752 warga Kota dan Kabupaten Bekasi yang tinggal di wilayah berisiko akan mendapatkan vaksin tahap pertama. Ya, pemerintah telah kelompok sasaran vaksin Covid-19, yakni Tenaga Kesehatan (Nakes) aparatur pemerintah, kemudian masyarakat, tokoh agama, perangkat daerah, tenaga pendidik dan penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dalam peta jalan (Roadmap) vaksin yang telah dibuat oleh pemerintah pusat, total keseluruhan sasaran vaksin dibagi dalam lima kelompok. Kelompok garda terdepan sebanyak 3,4 juta orang, kelompok masyarakat, tokoh agama, dan perangkat daerah sebanyak 5,6 juta orang, kelompok tenaga pendidik sebanyak 4,3 juta orang, dan kelompok aparatur pemerintah sebanyak 2,3 juta orang, dan kelompok PBI BPJS Kesehatan 86 juta orang. Dari total keseluruhan pada tahap pertama yang direncanakan bulan Januari 2020, Kota dan Kabupaten Bekasi masing-masing mengajukan 480.000 dan 487.882 vaksin.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Tanti Rohilawati mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses pendataan kepada sasaran penerima vaksin. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan sasaran tersebut, diantaranya berusia 18-59 tahun, hingga kelompok prioritas lain berdasarkan kajian epidemiologi.
“Kemudian nanti itu ada tahapan screening pada saat pelaksanaan, dari 480.000 yang diajukan, bisa saja berkurang jumlah (penerima)nya dari hasil screening tersebut,” ungkapnya.
Sementara ini pendataan jumlah sasaran vaksin telah dilakukan mulai dari Nakes hingga masyarakat yang tinggal di lingkungan beresiko, atau padat penduduk. Pendataan dilakukan atas data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengetahui detail alamat dan nama penerima vaksin.
Data sementara ini, TNI/Polri sebanyak 1.875 orang, petugas stasiun Kereta Api (KA) sebanyak 200 orang, petugas pemadam kebakaran 1.000 orang, petugas PLN dan PAM 200 orang, kelompok usia produktif pada sektor perekonomian 31.289 orang, kelompok populasi lain 390.298, kontak tracing 10.000 orang, ASN dan nonASN 23.000 orang, aparatur kecamatan dan kelurahan 8.167 orang, tokoh masyarakat 5.600 orang, dan tokoh agama 560 orang. Kelompok Nakes termasuk ke dalam aparatur baik ASN dan NonASN yang langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Pada saat nanti ada beberapa fase pemeriksaan, bisa saja yang lolos sampai kepada imunisasi jumlahnya sudah berkurang,” tambahnya sembari meminta kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dengan Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Memakai Masker (3M).
Sementara itu, para dokter meminta agar vaksin Covid-19 harus lolos semua tahapan uji. Termasuk uji klinis fase III. Jangan tergesa-gesa. Utamakan keamanan dan efektivitas. Seperti diungkapkan Organisasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Pada dasarnya PDPI mendukung proses inisiasi dan pengadaan vaksin Covid-19.
Namun, PDPI mengimbau agar setiap jenis vaksin yang masuk ke Indonesia harus melewati uji klinis pada populasi Indonesia sebelum disuntikkan ke orang. PDPI juga mengimbau, setiap jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia sudah mendapat persetujuan BPOM.
Sehingga, PDPI menilai bahwa Kementerian Kesehatan perlu untuk menyampaikan syarat-syarat terkait indikasi penerima vaksin yang resmi dari pemerintah. Selain itu, PDPI memohon pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBIDI) agar dapat membuat panduan atau pedoman pemberian vaksin Covid-19 yang dapat dijadikan pegangan bagi anggota dalam pemberian vaksinasi.
Permintaan para dokter paru tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDPI dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K) dan juga sudah dikonfirmasi oleh JawaPos.com (Radar Bekasi Group), Kamis (22/10) pada Ketua Pokja Bidang Infeksi PDPI dr. Erlina Burhan, Sp.P (K).
Suara senada juga disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Para dokter mendukung upaya pemerintah untuk menghadapi pandemi Covid-19, salah satunya dengan program vaksinasi.
PAPDI juga berterima kasih kepada pemerintah yang telah berusaha mengadakan vaksin ini untuk masyarakat dan tenaga kesehatan. Untuk mencapai hasil yang baik dari program vaksinasi tersebut diperlukan persiapan yang baik pula, yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenisitasnya melalui uji klinis sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup sehingga tidak perlu tergesa-gesa sambil terus mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan,” begitu bunyi pernyataan surat PAPDI yang ditandatangani oleh Ketua Umum dr.Saily A Nasution, SpPD dan Sekjen PAPDI dr. Eka.Ginanjar, SpPD.
Sementara itu, Ketua Umum PB IDI dr. Daeng M Faqih, mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun agar program vaksinasi ini dapat berjalan dan memperoleh hasil yang optimal, maka PB IDI memberikan rekomendasi.
“Perlu diadakan persiapan yang baik dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan instruksi presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa,” tegas dr. Daeng.
Dia menegaskan dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Yaitu vaksin yang digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya, serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinis fase III yang sudah dipublikasikan.
Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brasil sudah selesai dilaksanakan pada 9 ribu relawan. Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15 ribu relawan.
“Kita bisa melihat ini ada unsur kehati-hatian juga dilakukan di negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase III. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa,” tuturnya. (sur/jpc)
