Cikarang

Pemkab Belum Tahu Kapan Terima Vaksin

NAIK PERAHU: Warga sedang menaiki perahu tanpa menggunakan masker saat berwisata di Sungai Rindu, Babelan, Kabupaten Bekasi, Selasa (27/10). ARIESANT/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum bisa memastikan kapan menerima vaksin Covid-19. Pasalnya, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

“Untuk vaksin, belum ada kabar baru dari Pemerintah Pusat,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi, Alamsyah kepada Radar Bekasi, Selasa (27/10).

Menurutnya, Pemkab Bekasi sudah berkirim surat ke Pemerintah Pusat, untuk menanyakan perihal waktu pendistribusian vaksin. Hanya saja, lanjut Alamsyah, surat tersebut belum mendapat balasan. Akan tetapi dirinya mengaku, Pemerintah Pusat meminta setiap daerah untuk bersiap-siap.

“Saya sudah menanyakan kapan bisa diterima, tapi belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Alamsyah memastikan, persiapaan di Kabupaten Bekasi sudah 100 persen. Mulai dari persiapaan tenaga kesehatan, tempat, sasaran, dan sarana penunjang seperti Alat Pelindung Diri (APD). “Tinggal menunggu vaksinnya saja, semua sudah kami siapkan,” jelasnya.

Masih kata pria yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan ini, mengenai vaksin, Pemkab Bekasi tidak dimintai biaya. Namun, untuk biaya kendaraan petugas kesehatan, sarana penunjang kegiatan, dan bahan medis, ditanggung oleh Pemkab Bekasi.

“Ya, untuk transport petugas, sarana penunjang kegiatan, dan peralatan medis, biaya dari Pemkab Bekasi. Kalau vaksin dikirim dari pusat,” terangnya.

Menyikapi hal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Obon Tabroni menyampaikan, persoalan vaksin ini masih belum jelas formula pembiayaannya. Artinya, apakah semua di take over oleh Pemerintah Pusat atau Pemkab Bekasi juga dimintai anggaran untuk mensubsidi itu semua.

Dia mencontohkan, mengenai vaksin ini, Pemerintah Pusat hanya membantu untuk Rp90 juta. Misalnya, dari Rp90 juta itu, Kabupaten Bekasi hanya kebagian kuota 500 ribu vaksin. Sedangkan jumlah masyarakatnya mencapai tiga juta, lalu untuk 2,5 juta lagi bagaimana? Apakah disubsidi oleh Pemkab Bekasi atau seperti apa?

Dalam kondisi seperti ini, Obon menegaskan, Pemerintah Pusat tidak akan menanggung secara keseluruhan. “Terkait pembiyayaan, memang harus clear, jangan sampai adanya vaksin, tidak membuat masyarakat tenang, tapi malah timbul gejolak-gejolak baru,” sarannya.

Pria yang juga sebagai Wakil Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini menyarankan, agar Pemerintah Pusat bisa menyelesaikan persoalan hoax terkait vaksin ini.

Sebab menurut Obon, ada beberapa orang yang beranggapan, bahwa vaksin ini berbahaya. Hal itu disampaikan setelah di negara lain ada orang yang meninggal pasca divaksin. Walaupun sebenarnya, penyebab kematian itu bukan karena vaksin.

“Pertama, harus dijelaskan tentang vaksin itu, mulai dari kandungannya, dan segala macam. Termasuk proses waktunya ini kapan, semakin cepat, semakin bagus,” tandasnya. (pra)

Back to top button