Berita Bekasi Nomor Satu

Seluruh Desa Harus Punya Akses Internet Gratis

Mohamad-Nuh
MINTA BUPATI TEGAS : Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh meminta bupati Bekasi tegas dalam memimpin pemerintahan. DOK/RADAR BEKASI
Daring---MTS-Attaqwa-03
ILUSTRASI : Siswa bersama orang tua mengikuti proses pengenalan pembelajaran daring di MTS Attaqwa 03, Babelan, beberapa waktu lalu. DOK/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – DPD PKS Kabupaten Bekasi mendesak Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk menyediakan akses internet gratis bagi warga di seluruh desa se-Kabupaten Bekasi.

Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh mengatakan, program tersebut harus terealisasi pada 2021 mendatang.

Nuh menilai, hal ini dapat dilakukan dengan merelokasi anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Karena, Dinas PUPR Kabupaten Bekasi yang fokus pada infrastruktur akan lebih baik jika dialihkan untuk program itu.

Pasalnya, menurut Nuh, kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 lebih kepada akses internet gratis ketimbang infrastruktur.

Mohamad-Nuh
MINTA BUPATI TEGAS : Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh meminta bupati Bekasi tegas dalam memimpin pemerintahan. DOK/RADAR BEKASI

“Harus dipastikan, mulai tahun 2021 sampai selanjutnya, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses internet. Bupati harus berani berani mencanangkan itu,” katanya kemarin, Senin (9/11).

Dia kemudian mengusulkan agar pembangunan dan perbaikan sekolah rusak dapat segera dilaksanakan. “Masih banyak bangunan Sekolah Dasar (SD) yang jelek bangat (tidak bagus) sampai sekarang,” tuturnya

Nuh juga meminta bupati lebih tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan target waktu dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan visi-misi saat kampanye. Apabila dalam waktu yang sudah diberikan tidak mampu menyelesaikan tugas maka bupati harus berani mengganti kembali (mutasi).

“Bupati ini perlu tegas. Apa targetnya dalam memimpin Kabupaten Bekasi. Ini (target waktu pelaksanaan program) terobosan yang bagus, supaya bupati tidak memberikan cek kosong kepada kepala dinas. Minimal kepala dinas harus melakukan inovasi apa, harus dipertegas,” ujarnya.(pra)