RADARBEKASI.ID, BEKASI-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Heri Koswara bergerak aktif ke daerah pemilihan Dapil Kota Bekasi dan Depok menemui konstituen serta menyerap aspirasi sekaligus mensosialisasikan capaian kerja selama bertugas di parlemen Jabar.
Dalam reses ke I masa sidang tahun 2020-2021 yang berlangsung sejak 5-16 November 2020, politisi PKS yang bertugas di Komisi V ini, memaparkan capaiannya selama bertugas dengan para mitra kerja di Pemprov Jabar: Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Biro Pelayanan dan pengembangan Sosial (Biro Yanbangsos), Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Capaian-capaian yang terjadi di eksekutif cukup signifikan. Diantaranya terjadi pada Disdik, Dinkes, Dinsos, Dispusipda, DP3AKB, Dispora dan Disnakertrans.
Politisi asal Jatiasih, Kota Bekasi ini merinci, realisasi anggaran di bidang pendidikan tahun 2020 mencapai 49 persen dari APBD Jabar. Advokasi pengangkatan guru bantu (guru honorer). Program Standarisasi pembangunan 13 kantor KCD se jabar dengan mengoptimalkan asset milik pemda Jabar. Pembebasan lahan dan tanah untuk pembangunan SMA dan SMK yang sudah berdiri dan masih menumpang di tempat lain.
’’Anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal ( BPMU) untuk tahun 2021 juga meningkat. Dukungan terhadap desentralisasi pengelolaan Pendidikan SMA, SMK dan SLB pada KCD. Dan pemerataan Pembangunan Sekolah Luar Biasa Negri ( SLB-N ) di 27 Kokab di Jabar,’’ bebernya kepada Radar Bekasi, Kamis (12/11/2020).
Di bidang kesehatan dan enam RSUD, pria yang akrab dipanggil Mang HK ini, menjelaskan dukungan terhadap pengembangan rumah sakit baik fasilitas pelayanan maupun pengembangan. ’’Termasuk penggunaan dan penyerapan anggaran subsidi pembiayaan warga miskin,’’ imbuh Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jabar ini.
Sementara itu, ungkap pria yang juga ketua DPD PKS Kota Bekasi ini, terjadi peningkatan anggaran di bidang sosial. ’’Anggaran untuk buffer stok bantuan sosial, peningkatan kualitas dan panti-panti rehabilitasi di bawah kewenangan Dinas Sosial Provinsi, fasilitasi ambulan, tanah makam untuk panti jompo, serta dukungan SDM kesehatan untuk panti-panti di bawah Dinsos Jabar,’’ paparnya lagi.
Dukungan untuk perpustakaan masjid dan pesantren sebagai realisasi program masjid dan pesantren juara, juga disuarakannya di parlemen. Hal itu disampaikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Jabar.
Terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, disuarakannya kepada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB). ’’Diantaranya hadirnya UPTD perlindungan khusus anak, peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayan Gender (IDG),” jelasnya.
Peningkatan spektakuler, sambung Heri, terjadi pada bidang pemuda dan olahraga. ’’Berkat dorongan dan sikap proaktif Komisi V, Provinsi Jabar mengalami peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dari peringkat 34 menjadi 20. Ini merupakan kenaikan peringkat yang spektakuler dan belum pernah terjadi sebelumnya,’’ jelasnya.
Soal tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Heri menyatakan langkah nyata dilakukan Disnakertrans Jabar. Diantaranya dukungan pengembangan BLK di daerah untuk menyiapkan SDM tenaga kerja berkualitas. Serta penyiapan dukungan keuangan terkait perlindungan PMI.
’’Dibutuhkan koordinasi lintas dinas dan daerah terkait dengan dukungan implementasi raperda Pekerja PMI,’’ tandasnya. (zar/**)
