HMI Sebut Ruang Demokrasi Makin Sempit

BENTANGKAN SPANDUK: Puluhan pengunjunk rasa yang tergabung dalam HMI Komisariat Universitas Pelita Bangsa, membentangkan spanduk saat melakukan aksi demonstrasi yang ketiga kalinya di depan gerbang pintu masuk Kantor Pemkab Bekasi. ANDI/RADAR BEKASI
BENTANGKAN SPANDUK: Puluhan pengunjunk rasa yang tergabung dalam HMI Komisariat Universitas Pelita Bangsa, membentangkan spanduk saat melakukan aksi demonstrasi yang ketiga kalinya di depan gerbang pintu masuk Kantor Pemkab Bekasi. ANDI/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Komisariat Universitas Pelita Bangsa, akan terus menyuarakan aspirasi dan kritisi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang tidak maksimal. Walaupun selama ini tidak pernah direspon.

“Kami akan terus melakukan aksi demonstrasi. Sebab di era kepemimpinan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, ruang demokrasi semakin dibatasi (sempit),” ujar Ketua Umum HMI Komisariat Pelita Bangsa, Refangi Hidayatullah, saat melakukan aksi demonstrasi di depan pintu Kantor Pemkab Bekasi, akhir pekan lalu.


Meskipun menurut dia, untuk perjuangan dan menyuarakan aspirasi, tidak hanya melalui dengan berdemonstrasi.

“Ke depan, HMI akan menggunakan cara-cara yang lain, dengan membuat video tentang Kabupaten Bekasi, dan di share ke masyarakat untuk membangun satu pemikiran bahwa Bekasi perlu diperbaiki dan dibenahi. Saat ini kami masih dalam upaya mengumpulkan data,” terang Refangi.


Lanjut dia, pihaknya tetap fokus pada kinerja yang bersangkutan langsung dengan masyarakat. Salah satunya, masalah pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, dan masalah sarana prasana pendidikan.

Menurut Refangi, Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, di mana APBD tahun 2020 mencapai angka Rp6,35 triliun.

APBD dengan angka yang sangat fantasis itu, seharusnya mampu di gunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah. Namun secara implementasi, sampai hari ini masyarakat belum melihat ada upaya pembenahan yang serius dari pemerintah daerah.

“Kami sama-sama melihat persoalan di Kabupaten Bekasi cukup kompleks dan kronis, bahkan sudah memasuki stadium empat. Ini menjadi tanggung jawab bersama, khususnya pemerintah daerah yang sudah diberikan amanah oleh rakyat,” ucap Refangi.

Bahkan lanjut Refangi, Kabupaten Bekasi merupakan kota indutri terbesar se-Asia Tenggara dengan tujuh kawasan industri besar dengan 7.000 perusahaan. Seharusnya mampu mengurangi angka pengguran yang ada.

Kendati demikian, ia menilai, aktualisasinya masih belum mampu mengurangi angka pengguran yang ada. Dari 7.000 perusahaan yang ada, dengan dana CSR, harusnya mampu dimanfaatkan.

Oleh sebab itu, dengan melakukan aksi kembali, supaya para mahasiswa bisa langsung menyampaikan kepada Bupati Bekasi melalui mimbar bebas dengan menyampaikan aspirasi di muka umum.

“Jadi, melalui aksi damai ini, kami berharap, para pemangku jabatan, khususnya bupati, bisa menemui para peserta aksi,” saran Refangi. (and)