RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menampung masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19 yang rencananya dimulai tahun ajaran baru 2020/2021 pada Januari.
Ketua Bidang Tata Kelola Pemerintahan TWPU4 Haris Budiyono mengatakan, bahwa terkait persiapan membuka kembali satuan pendidikan saat ini telah memasuki tahap menampung masukan dari berbagai pihak.
Masukan tersebut untuk merumuskan kebijakan Simulasi Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas (SPTMT) dan sekolah Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB).
“Masukan ini untuk input dalam perumusan kebijakan SPTMT dan ATHB,” ujar Haris kepada Radar Bekasi, Kamis (10/12).
Lebih lanjut dikatakannya, masukan yang dibutuhkan terutama terkait dengan jumlah ruangan dan rombongan belajar (rombel) bagi sekolah yang akan memulai aktivitas di tengah pandemi.
“Yang masih menjadi pembahasan ialah terkait jumlah kelas dan rombel untuk pembelajaran tatap muka. Kita masih menampung masukan-masukan terkait hal tersebut,” tuturnya. Saat ini, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
Pengawas Gugus 1 Kota Bekasi Supyanto menegaskan, tidak semua satuan pendidikan dapat melaksanakan SPTMT. Sebab, harus memenuhi sejumlah syarat.
“Banyak hal yang menyebabkan tidak semua sekolah bisa melaksanakan SPTMT, karena harus ada 3 izin yaitu izin dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite,” jelasnya.
Menurutnya, Disdik akan menetapkan 6 sekolah terdiri dari 4 negeri dan 2 swasta untuk melaksanakan SPTMT. Terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi.
“Yang saya tahu dinas akan meminta data ke tiap kecamatan untuk dilakukan verifikasi terkait kesiapan SPTMT nanti,” tukasnya.
Jalani Program Kesiapan Pembelajaran Campuran
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bekasi Ekowati mengatakan, bahwa satuan pendidikan jenjang SMA sedang persiapan pembelajaran campuran (blended learning) secara daring dan luring di masa pandemi.
“Kita sedang menjalani program terkait kesiapan metode pembelajaran secara tatap muka, selain itu program ini akan kita barengi dengan pembahasan kesiapan infrastruktur sekolah terkait protokol kesehatan,” ungkap perempuan yang menjabat sebagai kepala SMAN 1 Kota Bekasi tersebut. Program itu akan disosialisasikan secara daring kepada siswa maupun orangtua setelah pelaksanaan Penilaian Akhir Semester (PAS).
Hal senada disampaikan oleh Ketua MKKS SMK Kota Bekasi Boan. Ia mengungkapkan, bahwa SMK akan lebih fokus kepada pembelajaran praktik.
“Program yang ingin dijalankan sama yaitu metode pembelajaran tatap muka secara terbatas, tapi untuk SMK kita akan lebih fokus kepada metode pembelajaran praktek. Kami akan melakukan kerja sama stakeholder yang ada yaitu orangtua, komite dan juga yang lainnya,” ujar Boan. (dew)
