RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggaran untuk Pengamanan Jejaring Sosial (PJS) yang dianggarkan khusus bantuan sosial dalam penanganan covid-19 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebesar Rp99 miliar. Namun, belum semua masyarakat mendapatkan bantuan sosial tersebut. Bahkan,, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan hanya mendapatkan satu kali bantuan yang dinilai bantuannya tidak pantas.
Kemudian ada juga masyarakat yang mendatangkan salah satu pengurus Masjid Jaminurussalam DKI Jakarta untuk mendapatkan bantuan.
“Suami saya merupakan pengemudi ojek online, di masa pandemi ini untuk mendapatkan sewa (penumpang) begitu sulit. Jadi suami sulit untuk mendapatkan uang,” kata Ajeng, salah satu warga Babelan Kota bercerita saat mencari bantuan dari Kabupaten Bekasi hingga DKI Jakarta, Rabu (16/12).
Dia menceritakan, dirinya hanya mendapatkan bantuan satu kali. Menurut dia, sebagai masyarakat prasejahtera seharusnya pemerintah bisa lebih menyentuh ketika masyarakat mengalami kesulitan.
Ajeng mengaku sampai memberanikan diri mendatangi pengurus masjid, lantaran sebelumnya dirinya pernah membawa anaknya untuk mengikuti sunatan massal di masjid tersebut. Kemudian ia juga aktif mengikuti media sosial masjid yang sering mengadakan kegiatan berbagi. Sehingga dia memberanikan diri untuk meminta bantuan demi keperluan keluarganya.
“Jujur saya memang memerlukan bantuan, sebab nggak tega ngeliat anak sampe nahan kelaparan,”kata Ajeng bercerita.
Ketua RT 02/18 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Satiri mengaku malu karena sudah mengumpulkan Kartu Keluarga dan KTP warganya namun ketika turun bantuan tidak semua warganya mendapatkan bantuan. Kala itu hanya sekali dan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah saja sebanyak 20 KK dari 135 KK yang diajukan. Sedangkan dari pemerintah provinsi hanya mendapatkan 90 KK dari 135 yang diajukan.
Diceritakannya, apa yang diberikan saat turun bantuan dengan isinya juga dinilai tidak sesuai dengan pengawalan. Yakni dikawal beberapa anggota baik TNI dan Polri, namun isinya hanya tidak seberapa. Seperti tiga mie instan, telur dan beras setengah liter. “Pokoknya tidak pantes deh pengawalan dengan isi sembakonya,” katanya.
Kepala Bidang Bina Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menuturkan, awalnya anggaran yang diajukan untuk bansos penanganan Covid-19 sebesar Rp 418 miliar.
Anggaran tersebut, kata Agus, terbagi berbagai kebutuhan salah satunya untuk fasilitas infrastruktur, terkait kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD) dan anggaran khusus untuk PJS. “Untuk infrastruktur dulu kan masih dinas PUPR, dan kesehatan ini terbagi ada dinas kesehatan dan RSUD. Namun untuk PJS kan satu dinas yakni dinas sosial,”katanya.
Dirinya mengatakan, bansos memang direncanakan untuk diberikan dua kali. Namun, dia tidak mengetahui secara detail alasan bantuan hanya diberikan satu kali.
“Sesuai rencana dua kali, kala itu pada bulan Mei-Juni untuk tahap awal dan tahap kedua bulan September – Oktober, namun karena kala itu sudah memasuki new normal. Saya juga kurang mengetahui seperti apa realisasi dan serapan anggaran yang sudah teralokasikan,” ujarnya..(and)
