Berita Bekasi Nomor Satu

Vaksin Diberikan Gratis

ilustrasi-vaksin
ilustrasi-vaksin

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah memutuskan vaksin Covid-19 akan diberikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini setelah pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat. Kemudian juga melakukan kalkulasi ulang. Sehingga, akhirnya diputuskan vaksin Covid-19 diberikan tanpa adanya biaya.

“Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali,” ujar presiden Joko Widodo dalam konfrensi persnya, Rabu (16/12).

Untuk itu, Presiden Jokowi instruksikan kepada seluruh jajaran kabinet kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun 2021.“Saya juga menginstruksikan dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk memprioritaskan dan merealokasi dari anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis ini. Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin,” katanya

Meski demikian Jokowi mengingatkan vaksin tak bisa langsung digunakan. Vaksin harus lebih dulu melewati tahapan-tahapan di BPOM untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dia menegaskan siap menjadi orang pertama yang divaksin Covid-19. “Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali,” tegasnya.

Jokowi menjelaskan alasan dirinya siap divaksin Covid-19 pertama kali. Hal itu karena untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kalau vaksin tersebut aman. “Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi mengimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seperti 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. “Saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M ini utuk kebaikan kita semuanya,” pungkasnya.

Sesuai rencana, pekerja di usia produktif, yakni 18 sampai 59 tahun termasuk dalam kelompok resiko tinggi, pemberian vaksin secara geratis dinilai harus lakukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, belum dipastikan kapan giliran masyarakat, terutama pelaku usaha mikro mendapat giliran, prioritas vaksinasi geratis diberikan. “Untuk pelaku ekonomi kerakyatan harus geratis, pedagang, UMKM, dan lain-lain,” kata Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik, Didit Susilo.

Harga vaksin yang terbanderol mahal akan menyedot anggaran, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah perlu mencari skema yang pas untuk memberikan subsidi masyarakat di tingkat ekonomi menengah ke bawah, hingga warga miskin.

Jika tidak, untuk memfasilitasi ratusan ribu penduduk usia produktif yang menjadi sasaran penerima vaksin dapat menimbulkan kebangkrutan pemerintah daerah. Tanpa jaminan kesehatan melalui pemberian vaksin, ekonomi tidak akan pulih.”Bisa saja mengalihkan anggaran bansos untuk subsidi vaksin bagi warga kurang mampu. Mengurangi kegiatan yang tidak efektif dalam pencegahan yang menyedot anggaran,” tambahnya.

Pemulihan ekonomi dengan pemberian vaksin ini dinilai sangat penting lantaran jumlah warga miskin terus bertambah dampak dari pandemi. Terutama bagi warga dengan tingkat ekonomi lemah, harus diberikan vaksin secara gratis, jelas tidak mampu mengeluarkan biaya untuk vaksin.

Dibandingkan dengan membayar vaksin, mereka dipastikan lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokok. Skema vaksin berbayar layak diberikan kepada perusahaan dengan skala bisnis tinggi, berikut dengan lembaga pemerintah yang dinilai mampu untuk vaksinasi mandiri.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, anggaran penanganan Covid-19 ditetapkan sebesar Rp175 miliar dalam pos Biaya Tak Terduga (BTT). Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk penanganan di bidang kesehatan.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi, Dezy Syukrawati mengaku sampai dengan saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat. Informasi skema vaksinasi mandiri belum disosialisasikan oleh pemerintah pusat.

Saat ini Pemerintah Kota Bekasi telah mengirimkan data penerima vaksin sebanyak 480 ribu kepada pemerintah pusat, daftar nama yang dipastikan masuk dalam one data pemerintah pusat akan diberitahukan melalui pesan singkat berisi laman persetujuan. Setelah mengisi laman persetujuan maka masyarakat akan mendapatkan tiket vaksinasi secara geratis.”Data ini untuk prioritas utama adalah Nakes, pelayanan publik, misalkan TNI, Polri, dan masyarakat yang tergabung dalam PBI BPJS,” terangnya.

Informasi perkembangan rencana vaksinasi disebut terus bergerak. Untuk vaksinasi mandiri, pemerintah pusat tengah menghitung biaya dasar yang dipastikan tidak memberatkan masyarakat. Basis data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bekasi, jumlah penduduk usia 18 sampai 59 tahun sebanyak 1,5 juta orang.

Diusulkan oleh Pemerintah kota Bekasi 30 persen dari jumlah tersebut, atau 480 ribu penerima vaksin. Namun, saat ini belum diperoleh balasan berapa jumlah penerima vaksin yang disetujui oleh pemerintah pusat dari setiap sasaran prioritas yang diajukan.”Jadi kita cuma ngurusin 1 juta (orang) lagi, ini juga belum pasti, tapi kita sudah ada angka itu. Sekarang persoalannya Kota Bekasi mau bagaimana yang mandiri, nah itu yang masih nunggu,” tambahnya.

Serangkaian persiapan tengah dilakukan mulai dari menyusun tempat vaksinasi, saat ini dipastikan tempat untuk vaksinasi yakni 42 puskesmas dan tiga RSUD tipe D yang telah memenuhi standar pelayanan. Diantaranya memilik tempat penyimpanan vaksin, ruang yang cukup untuk alur vaksinasi, dan memiliki tenaga vaksinator.

Tempat lain yang dapat digunakan adalah Rumah Sakit (RS) dan klinik, informasi sudah disampaikan oleh Dinkes Kota Bekasi, tinggal menunggu kelengkapan standar pelayanan. Tahap vaksinasi dan jumlah vaksinator sementara ini dibutuhkan 200 vaksinator, jumlah tersebut dapat berubah seiring dengan jenis vaksin yang akan digunakan, satu atau dua dosis.”Cuma kita tergantung juga dengan vaksin yang dipakai penyuntikannya satu atau dua kali. Kalau dua kali, pengulangan 14 hari kemudian,” tukasnya. (Sur/jpc)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin