Komitmen Bupati Soal Bansos Tidak Terwujud

Adi Susila
Adi Susila

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komitmen Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja untuk membantu warga terdampak Covid-19 nampak tak sejalan dengan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bekasi sebagai leading sector bantuan sosial (bansos). Karena, bantuan yang hingga kini hanya diberikan satu kali itu masih belum merata diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa fakta yang ditemukan Radar Bekasi menunjukkan terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bansos. Mereka tetap berusaha bertahan hidup dengan penghasilan harian yang mereka dapat dari usaha kecil-kecilan. Bahkan ada yang mengandalkan bantuan dari sejumlah pihak dari daerah lain.


Pengamat Kebijakan Publik dari Unisma Bekasi, Adi Susila mengatakan, komitmen bupati Bekasi untuk memperhatikan masyarakat terdampak Covid-19 harus ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Seharusnya ditindaklanjuti oleh yang di bawahnya, leading sector – nya kan, karena kabupaten kan sudah diberikan kewenangan melalui Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)   untuk menggeser anggaran,” katanya, Kamis (17/12).


Pemkab Bekasi, kata dia, memiliki kemampuan menyalurkan bansos secara merata dan tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menginventarisasi jumlah bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah lalu menentukan warga penerima bantuan.  “Seharusnya saling melengkapi, dari pusat berapa, sisanya provinsi, sisanya kabupaten,” kata Adi.

Dia berharap agar Pemkab Bekasi bekerja optimal membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. “Karena sudah diberi kewenangan sudah diberikan landasan hukum, harusnya dilaksanakan,” katanya.

Terpisah, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengklaim, Pemkab Bekasi berkomitmen berperan aktif dan hadir saat masyarakat mengalami dampak sosial yang diakibatkan wabah korona. Hal itu dibuktikan dengan upaya Pemkab Bekasi menggandeng pelaku usaha untuk terlibat memberikan bansos kepada masyarakat.

“Jadi bantuan sosial ini tidak hanya dari pemerintah daerah atau pun pusat. Namun saat awal-awal pandemi bantuan juga ada dari pelaku usaha. Dan hingga saat ini kami (pemerintah) juga akan terus memperhatikan untuk memperhatikan masyarakat untuk kebutuhan pangan,” jelasnya.

Bagi warga yang telah menerima bansos dari Pemkab Bekasi, Eka menyatakan, pihaknya tak pernah berjanji untuk menyalurkan bansos berkali-kali.

”Kami tidak ada komitmen sekali atau dua kali dalam memberikan bantuan sosial. Namun komitmen pemerintah adalah berperan aktif dan hadir saat masyarakat mengalami dampak sosial yang diakibatkan wabah korona,” katanya.

Sementara itu, saat Radar Bekasi ingin mencari informasi terkait realisasi penyaluran bansos di Dinsos, tidak ada satupun pejabat yang berwenang untuk ditemui.

Radar Bekasi berkesempatan untuk masuk ke kantor dinas sosial dengan didampingi salah satu staf dinas tersebut sekitar pukul 13.30 WIB. Sayangnya kepala dinas, sekretaris dinas, dan kepala bidang dari dinas tersebut tidak ada di ruangan kerja.

Sebelumnya diberitakan,  anggaran untuk Pengamanan Jejaring Sosial (PJS) yang dianggarkan khusus bantuan sosial dalam penanganan covid-19 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sebesar Rp99 miliar. Namun, belum semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut. Bahkan,, sejumlah masyarakat juga mengeluhkan hanya mendapatkan satu kali bantuan yang dinilai bantuannya tidak pantas.

Kemudian ada juga masyarakat yang mendatangkan salah satu pengurus Masjid Jaminurussalam DKI Jakarta untuk mendapatkan bantuan.

“Suami saya merupaakan pengemudi ojek online, di masa pandemi ini untuk mendapatkan sewa (penumpang) begitu sulit. Jadi suami sulit untuk mendapatkan uang,” kata warga Babelan, Ajeng.

Ajeng mengaku sampai memberanikan diri mendatangi pengurus masjid di DKI Jakarta tersebut lantaran sebelumnya dirinya pernah membawa anaknya untuk mengikuti sunatan massal di masjid tersebut. Kemudian ia juga aktif mengikuti media sosial masjid yang sering mengadakan kegiatan berbagi. Sehingga dia memberanikan diri untuk meminta bantuan demi keperluan keluarganya.

“Jujur saya memang memerlukan bantuan, sebab nggak tega ngeliat (melihat) anak sampai menahan kelaparan,”kata Ajeng bercerita.

Maimunah (57), seorang penjual sayur di Cikarang Barat juga tak mendapatkan bantuan. Perempuan paruh baya ini hanya mengandalkan penghasilan harian sebesar Rp30 – 40 ribu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di tempat berbeda, Ketua RT 02/18 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Satiri mengaku malu karena sudah mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP warganya namun ketika turun bantuan tidak semua warganya mendapatkan bantuan.

Kala itu hanya sekali dan mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah saja sebanyak 20 KK dari 135 KK yang diajukan. Sedangkan dari pemerintah provinsi hanya mendapatkan 90 KK dari 135 yang diajukan.

Sekadar informasi, pada bulan April 2020 lalu. Dinas Sosial menyalurkan 152 ribu paket sembako. “Bantuan sembako rencana didistribusikan sebanyak 152 ribu paket yang akan disebar di 23 kecamatan,” kata Abdillah kala itu.(and)