RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan dana penyertaan modal bagi tiga perusahaan ”plat merah” sebesar Rp 10,1 miliar di tahun 2021. Jumlah tersebut diperuntukkan untuk tiga perusahaan dari tujuh perusahaan daerah yang ada di Kota Bekasi.
Penyertaan modal pertama diberikan kepada BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Patriot Kota Bekasi sebesar Rp6,1 miliar. PDAM Tirta Patriot sebesar Rp 2 miliar dan PD Sinergi Rp2 miliar.
Sedangkan yang tidak ada penyertaan modal sama sekali di tahun 2021 ini adalah, Bank BJB, PDAM Tirta Bhagasasi, PD Mitra Patriot dan PD Migas karena sudah di bubarkan serta di akuisisi ke PD Sinergi.
“Kecuali PD Mitra Patriot mendapatkan subsidi, terkait dengan pengelolaan bus Trans Patriot. Dan bahkan ini kan diurus lagi terkait dengan subsidi transportasi dari Kementerian Perhubungan. Subsidi diberikan pada kota atau kabupaten yang mengelola transportasi yang dimiliki oleh mereka sendiri,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro kepada Radar Bekasi, ketika ditemui di ruang kerjanya Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Senin (25/1).
Lanjut Chairoman, pihaknya belum mengetahui berapa banyak subsidi untuk PD Mitra Patriot. Akan tetapi sejauh ini sedang diajukan ke Kementerian Perhubungan. Dan yang pasti kata dia subsidinya berupa dana bantuan dari APBN.
Dari ketiga perusahaan yang mendapatkan penyertaan modal. Dirinya menjelaskan, untuk BPRS Syariah memang di alokasikan untuk penguatan permodalan bagi UMKM. ”Dan ini memang amanahnya dituangkan melalui BPRS Syariah,”jelasnya.
Sedangkan penyertaan modal untuk PDAM Tirta Patriot, itu untuk memperkuat basis bisnisnya. Khususnya untuk mempersiapkan pengelolaan aset yang akan diserahterimakan pasca pelepasan aset Tirta Bhagasasi.
Kemudian, untuk PD Sinergi ada bisnis baru yang mereka kembangkan, yakni POM Bensin (SPBU). Dan ini masih perdebatan. Namun kata dia SPBU salah satu bisnis yang di amanahkan dalam Perda ketika pembentukan PD Sinergi.
“Tapi pandangan sebagian dewan, karena sudah disepakati, dan hanya mengkritisi SPBU sektor bisnis yang sudah mandiri di kelola swasta. Tidak perlu lagi kita kelola, jadi seharusnya lebih selektif dalam memilih jenis bisnis yang memang memiliki implikasi langsung terhadap aspek pelayanan publik sekaligus dampak sosial ya,” ujar politisi PKS ini.
Menurutnya, Perusahaan Daerah memiliki peran sosial melaksanakan sebagian perpanjang tangan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan. Salah satunya, memperluas akses dan jangkauan layanan bagi masyarakat untuk mendapatkan program.
“Penyertaan modal ini diberikan setiap tahun ya, karena telah dianggarkan di APBD. Karena kalau kita lihat masing-masing BUMD punya istilah sendiri,” ucapnya.
“Misalnya kalau kita konsisten dengan program. Seharusnya sektor air bersih yang mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Karena dia (PDAM Tirta Patriot-red) merupakan kebutuhan dasar,” tambahnya.
Untuk memastikan layanan atau cakupan, dirinya menjelaskan, di Kota Bekasi minimal mencapai angka 90 persen. Tapi itu masih jauh cakupannya, di Kota Bekasi hanya 40 persen.
Dan itu, dikatakannya jauh dari pencapaiannya. Karena di Kota Bekasi PDAM Tirta Patriot dan Tirta Bhagasasi baru 40 Persen. Karena yang terbanyak masyarakat menggunakan air tanah, baik personal maupun perusahaan.
Selain itu, yang tidak boleh sekarang ini adalah apartemen. Maka dari itu, apartemen adalah peluang bagi PDAM Tirta Patriot untuk mengembangkan bisnis, karena setiap penyediaan air bagi apartemen itu harus menggunakan air permukaan itu sesuai dengan Undang-undang.
“Mereka ga boleh bisnis sendiri. Maka otomatis PDAM bisa mengadakan air dan juga IPAL untuk apartemen. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama, dan itu peluang yang luar biasa,” jelasnya.
Dengan adanya penyertaan modal dari APBD Kota Bekasi, kepada tiga Perusahaan Daerah di Kota Bekasi yang mendapat modal programnya harus berjalan dengan baik dan dapat melayani masyarakat Kota Bekasi dalam air bersih, usaha dan energi.
“Ya mereka harus menyelesaikan keluhan-keluhan dari konsumen dan masyarakat. Saya juga merasa penyertaan modal kepada PDAM Tirta Patriot belum cukup, kita ingin meningkatkan hingga Rp15 miliar pertahun. Dan mudah-mudahan proses akuisisi dua tahun ini selesai. DPRD akan tetap mendukung program Perusahaan Daerah agar lebih baik dalam pelayanannya,” ungkapnya. (pay)
