Cikarang

Pemkab Diminta Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab

Mohamad Nuh
Mohamad Nuh

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta tidak saling melempar tanggung jawab dalam hal penanganan korban banjir di wilayah Kecamatan Pebayuran. Terutama, bagi warga yang kehilangan tempat tinggal (rumah) di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran.

“Untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir, jangan saling melempar tanggung jawab. Sebab, kalau saling melempar, kasihan masyarakt yang jadi korbanbanjir,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh kepada Radar Bekasi, Selasa (9/3).

Sekadar diketahui, perbaikan rumah warga yang hanyut terbawa arus banjir di Kampung Babakan Banten, Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, sampai saat ini belum ada kejelasan. Karena, Pemkab Bekasi masih menunggu bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial dan Presiden.

Nuh menegaskan, bupati sebagai kepada daerah, harus berani pasang badan untuk membantu warganya. Artinya, jangan mengandalkan bantuan dari yang lain. Dalam hal ini, menurut Nuh, Pemkab Bekasi harus punya mekanisme yang jelas.

“Ini bencana, jangan terlalu prosedural, ambil langkah cepat. Apalgi kalau sudah menyangkut masalah nyawa dan kesehatan orang. Pemkab Bekasi harus bisa mencari solusinya,” ujar Nuh.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan, Pemkab Bekasi bisa menggunakan anggaran dari Dinas Sosial. Pasalnya, untuk membantu masyarakat, tidak ada istilah salah, selama tidak disalah gunakan.

“Diberaniin saja, itu tidak akan melanggar. Saya pikir, harus cepat, jangan lagi dilambat-lambati. Tidak boleh main-main dengan nasib orang,” terang Nuh.

Akan tetapi, dia member contoh, misalkan Pemkab Bekasi takut salah prosedural dalam penggunaan anggaran, bisa duduk bersama dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan daerah (Forkompimda), untuk membantu masyarakat. Selain itu, unsur Forkompinda juga harus turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, agar persoalan ini bisa segera selesai.

“Kalau takut salah dalam penggunaan anggaran, bisa duduk bersama unsur Forkompinda, dan menetapkan prosedural untuk membantu masyarakat,” bebernya.

Sementara itu, salah satu warga yang kehilangan rumahnya, Eti mengaku, hingga saat ini belum ada kepastian, dan baru sebatas diminta tanda tangan untuk membuat Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Akan tetapi, ATM-nya belum diberikan. Termasuk besaran anggaran-nya berapa, belum ketahuan.

“Belum ada kepastian kapan pembangunan-nya dilakukan, termasuk besaran anggaran-nya berapa. Sekarang baru tanda tangan untuk buat ATM saja,” tuturnya kepada Radar Bekasi.

Menyikapi itu, Camat Pebayuran, Hanief Zulkifli menyampaikan, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Sosial, maupun yang lain, belum ada kepastian. Bahkan saat ini, baru anggaran dari Pemkab Bekasi saja yang sudah siap untuk perbaikan rumah warga.

“Belum ada kejelasan bantuan dari Pemprov Jabar dan Kemensos. Tapi, Pak Bupati sudah menganggarkan untuk perbaikan rumah warga melalui program Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu). Setiap rumah warga yang rusak akan diberi bantuan Rp 20 juta,” tandas Hanief. (pra)

Related Articles

Back to top button