RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kesuksesan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 mendatang, membutuhkan peran besar masyarakat dari sekarang, khususnya generasi milenial yang jumlahnya akan meningkat sebagai pemilih pemula. Demikian ditegaskan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki saat dihubungi Radar Bekasi, kemarin.
Menurut dia, proses persiapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 perlu keterlibatan seluruh masyarakat, demi terciptanya proses demokrasi yang jujur, adil, dan melahirkan pemimpin yang lebih baik. Ini pun harus dimulai dari sekarang.
Nisa, sapaan akrabnya menyampaikan, peran dari masyarakat dibutuhkan dalam mengawal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) oleh KPU Kota Bekasi, termasuk memastikan hak pilih masing-masing apakah sudah terdaftar atau belum Jika belum segera laporkan diri ke KPU atau mengurus ke Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil).
“Peran ini dibutuhkan, agar memastikan hak suara kita sebagai pemilih nanti. Khususnya, milenial yang berpotensi bertambah banyak jumlahnya di tahun 2024 mendatang,” kata Nisa kepada Radar Bekasi.
Pasalnya, kata Nisa, proses pemutakhiran ini terhitung tahun 2021 menjadi data internal di KPU, dan tak perlu dikoordinasikan terhadap Bawaslu lagi seperti tahun sebelumnya. “Jadi, kalau sebelumnya program ini Bawaslu dilibatkan untuk koordinasi. Hanya saja, buat tahun ini ada surat keluar kalau kedepan itu menjadi data internalnya KPU. Tapi, nantilah karena kita belum terima suratnya baru ada kabar seperti itu saja,” ungkapnya.
Nisa berharap, masyarakat juga harus tingkatkan kesadaran dan partisipasi dalam berpolitik, melalui program-program yang digelar oleh KPU dan Bawaslu,”Kami dari Bawaslu dan KPU itu kan meski tak ada Pemilu atau Pilkada punya program rutin dalam rangka berupaya meningkatkan pengetahuan poltik bagi masyarakat supaya turut serta dalam proses perpolitikan negeri ini, agar bisa mengawal dan mengawasi soal penyimpangan dan kecurangan partai politik maupun pihak penyelenggara,” imbuhnya.
Keterlibatan partai politik pun diharapkan juga untuk bisa berkontribusi dalam tingkatkan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat melalui kegiatan pelatihan, ataupun kaderisasi untuk membangun kesadaran dan partisipasi pada mereka, sehingga proses demokrasi berjalan lebih baik kedepannya.
“Nah Bawaslu dulu mendatangi kantor partai satu persatu untum mensosialisasikan hal ini bang, tapi pasca pandemi Covid-19 memang banyak anggaran kita terpangkas, dan kami juga masih menginduk Provinsi belum Satker bang, sehingga sulit buat membuat program sendiri karena ikuti Bawaslu Jabar,” tutupnya. (mhf)
