Ilustrasi : Seorang petani di Kabupaten Bekasi sedang membajak sawah menggunakan traktor. Foto : Karsim Pratama.
RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah memikirkan lebih lanjut rencana impor beras yang akan diterapkan tahun ini. Hal itu mengingat, apabila rencana impor beras tetap dilakukan, akan berdampak kepada masyarakat petani, karena harga beras hasil pertaniannya akan anjlok.
Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Jabar Majid mengatakan, rencana impor beras ini akan berdampak besar bagi masyarakat petani setiap daerah di Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat ini sebagai provinsi lumbung padi di Indonesia. Belum lama ini, dirinya menyampaikan, para petani sudah menyampaikan keluhannya itu.
Oleh karena itu, DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menyampaikan keluhan dari masyarakat petani kepada pemerintah. Diharapkan, dengan penyampaian yang sudah disampaikan itu, pemerintah bisa berpikir ulang mengenai rencana impor beras. Karena memang untuk di Jawa Barat ini, kebutuhan beras tercukupi tanpa harus mengimpor.
“Kita ini termasuk provinsi lumbung padi di Indonesia. Tentunya sangat beresiko dengan adanya impor beras ini, tanpa mengimpor juga kebutuhan beras bisa terpenuhi. Malahan kita memberikan kebutuhan beras untuk provinsi lain,” ujarnya kepada Radarbekasi.id, Sabtu (27/3/2021).
Untuk diketahui, rencana impor beras ini mencuat, setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan kompak menginisiasi impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.
Pria yang juga sebagai Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini menegaskan, rencana impor beras itu harus benar-benar dipikirkan, apakah berpengaruh atau tidak, terhadap beras dari petani yang ada, pemerintah harus melihat itu. Terlebih, persedian beras di bulog sebelumnya masih ada. Artinya, belum terpakai.
“Kalau mau impor itu harus dipikirkan, apakah berpengaruh terhadap beras petani kita yang sedang panen, apa tidak,” tukasnya.
Dirinya menilai, kebijakan impor beras ini sangat tidak memihak kepada petani. Dengan begitu, akan membuat para petani ini berpikir ulang untuk bertani, karena harga jual yang tidak sesuai. Sekarang, kata dia, dimana-mana petani sudah pada menjerit, karena memang ketika panen, harga jual menurun drastis.
“Ini kebijakan yang tidak memihak kepada petani. Kita meminta pemerintah jangan merugikan masyarakat petani, sekarang harga jual pada turun semua,” ucapnya. (pra/adp)
