RADARBEKASI.ID, BEKASI – Anggota Komisi VI DPR RI, Daeng Muhammad, memastikan pelaksanaan vaksinasi gotong-royong kepada setiap perusahaan yang punya kemampuan untuk membeli secara mandiri, belum bisa dipastikan kapan terealisasi. Sebab, vaksin tersebut hingga saat ini belum kunjung datang.
“Barangnya (vaksin) juga belum ada, karena masih dalam uji coba. Kalau sudah tersedia, kemungkinan baru dikirim (impor),” tutur Daeng kepada Radar Bekasi, Selasa (30/3).
Pria yang juga sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PAN DPR RI ini menyampaikan, dalam pemberian vaksinasi gotong-royong kepada perusahaan-perusahan, akan di impor terlebih dahulu oleh Biofarma. Dan untuk merk vaksinnya, perusahaan bisa memilih.
“Vaksin mandiri tersebut akan ditawarkan ke perusahan-perusahan. Namun untuk teknisnya, tetap ada pengawasan dari pemerintah atau Kementerian Kesehatan,” terangnya.
Lanjut Daeng, dari data yang disampaikan ke Komisi VI DPR, sudah ada beberapa perusahan yang mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi gotong-royong. Hanya saja, dirinya meminta agar vaksinasi gratis kepada masyarakat tidak diabaikan ketika vaksinasi gotong-royong berjalan, mengingat ada komersial.
“Saya minta agar pemerintah tidak mengabaikan hal vaksinasi gratis yang akan diberikan kepada masyarakat dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini tetap menjadi skala prioritas,” ucapnya.
Daeng juga menjelaskan, vaksinasi gotong-royong akan di impor sesuai permintan, termasuk merk vaksinnya. Setelah itu, baru di distribusikan ke perusahaan yang memesan. Tujuan dari vaksin gotong-royong ini, agar beban APBN tidak membengkak.
“Tujuannya, untuk mengurangi beban APBN terhadap subsidi silang. Masa orang kaya, diberikan porsi yang sama dengan masyarakat biasa,” beber Daeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Sri Enny Maniarti mengungkapkan, sejauh ini sudah ada perusahaan yang mengirimkan datanya melalui surveilan imunisasi. Hanya saja, dirinya tidak bisa memastikan jumlah perusahaan yang sudah mengirimkan data.
“Kan ngirimnya melalui surveilan imunisasi, saya tidak hafal berapa jumlah pastinya, ” tutur Sri.
Menurut Sri, beberapa perusahaan ada yang mengirimkan data permintaan vaksin mencapai ribuan, salah satunya PT Unilever.
Sementara untuk teknis pemberian vaksin seperti apa, Sri juga belum mengetahui secara pasti. Tapi kata dia, apabila melihat Keputusan Menteri Kesehatan, nanti akan ada Puskesmas yang ditunjuk untuk melaksanakan vaksinasi, dengan pengawasan dari Dinas Kesehatan. Selain itu, bagi perusahaan yang memiliki klinik, bisa melakukan sendiri, tapi akan ada pendampingan dari Puskesmas atau Dinkes.
“Perusahaan yang punya klinik, juga bisa melakukan vaksinasi sendiri. Nanti kami bantu, atau dapat bekerjasama dengan rumah sakit, maupun puskesmas,” tandasnya. (pra)
