RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi, kembali melakukan aksi damai di Kantor Bupati Bekasi dan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (19/4).
Dalam aksi tersebut, para guru yang sudah mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa mulai dari tingkat SD dan SMP, tidak ada satupun pemangku kebijakan yang menemui mereka.
Tuntutan para guru honorer itu, karena selama empat bulan belum menerima gaji (honor) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 Kabupaten Bekasi.
“Kami menuntut agar ada transparasi dalam penggunaan anggaran. Sebab, kami sudah kerja beberapa bulan, tapi malah belum mendapatkan hak berupa honor,” ujar Ketua FPHI Korda Kabupaten Bekasi, Andi Heryana, kepada Radar Bekasi, Senin (19/4).
Menurut Andi, sebagai guru honorer pihaknya merasa diperlakukan tidak adil, bahkan ada intimidasi dengan tidak memberikan honor selama empat bulan.
Ia berharap, penggunaan APBD jangan dijadikan alat untuk meneror. Sebab, secara demokrasi apabila guru honorer menuntut kesejahteraan, itu merupakan suatu hal yang wajar. Apalagi, APBD ini adalah uang pajak dari masyarakat, jadi bukan milik segelintir oknum pejabat.
Setelah tidak ada pejabat yang menemui mereka di depan Kantor Bupati Bekasi, para guru honorer langsung menuju ke Gedung DPRD Kabupaten Bekasi. Namun, tetap saja tidak ada satupun wakil rakyat yang menemui.
“Kami sangat kecewa. Kenapa para pejabat dan DPRD yang mengaku sebagai wakil rakyat, tidak mau menemui kami sebagai tenaga kependidikan non ASN yang memberikan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa, tidak mendapat perhatian. Dan kami tidak akan menyerah untuk memperjuangkan nasib ribuan guru honorer yang belum menerima honor selama empat bulan,” tegas Andi. (and)
