JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) membahas perihal akurasi data kelolaan pemerintah yang masih berantakan. Ia menyebut data bantuan sosial (bansos) yang tidak akurat hingga menimbulkan efek domino pada penyaluran anggaran dalam pemulihan ekonomi.
Menurutnya, ketidakakuratan data dan tumpang tindih tersebut membuat penyaluran bansos menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan jadi tidak tersentuh.
“Data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5).
Bukan cuma data bansos, Jokowi juga menyebut, pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Hal itu juga menjadi kendala penyaluran anggaran tersendat dan tidak mencapai tepat sasaran.
Jokowi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawasi dan mengawal peningkatan kualitas data yang dikawal pemerintah. Sehingga, basis data antar program dapat diandalkan.
Jokowi meminta kementerian dan lembaga, baik yang di pusat maupun daerah untuk menindaklanjuti apabila mendapatkan rekomendasi dari BPKP. Sehingga persoalan data yang masih berantakan tidak terulang kedepannya.
“Semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi saja, tuntaskan sampai akar masalah, sehingga nggak jadi masalah sama di tahun berikutnya. Sudah tahu salah diulang-ulang terus tiap tahun,” pungkasnya. (oke/fin)
