RADARBEKASI.ID, BEKASI – Puluhan kader Golkar Kota Bekasi mendatangi kantor DPP Golkar di Slipi Jakarta Barat, pada Kamis (27/5). Mereka mempertanyakan dan menolak pembentukan panitia Musda tidak melalui rapat pleno oleh Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Aria Girinaya yang dinilai tak sesuai aturan.
“Kita lakukan aksi serta mengirim surat ke DPP Partai Golkar terkait pembentukan panitia secara sepihak tanpa melalui Rapat Pleno pengurus. Seharusnya pembentukan panitia musda melalui mekanisme yang benar. Maka itu kita menolak pembentukan panitia sepihak itu,” kata politisi senior Partai Golkar Kota Bekasi, Abdul Manan
Senada, Ketua GEMA MKGR Kota Bekasi, Syahrul Ramadhan meminta Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Aria Girinaya mampu merangkul semua elemen Golkar di Kota Bekasi. “Intinya kami datang untuk meminta DPP bersikap adil,” ujarnya
Selain itu Ia menuding Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Amin Fauzi, satu diantara lainnya yang turut menjadi sumber kegaduhan,”Faktanya, justru malah memperuncing masalah. Bang Rahmat Effendi masih sah menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, demisioner itu ditetapkan pada saat Musda. Dominan senior kader di Kota Bekasi, terganggu dengan sikap Plt Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” tuturnya.
Senada politisi Partai Golkar Kota Bekasi lainnya Syafrudin menambahkan, Plt Sekretaris justru menempatkan diri sebagai Ketua SC Panitia Musda V, suatu ironi hal itu dilakukannya. Padahal cukup menjadi penanggungjawab panitia Musda V. “Patut bagi Plt Ketua DPD Golkar Jawa Barat, dan bahkan Yth. bapak Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk mempertimbangkan pergantian Plt Sekretatis saat ini,”pungkasnya.
Terpisah, Plt Sekjen DPD partai Golkar Mohammad Amin Fauzi mengatakan, pembentukan panitia Musda V Partai Golkar Kota Bekasi ini dilakukan setelah diadakan rapat silaturahmi di jln Maskumambang Bandung, Jawa Barat, Senin (24/5). Saat ini, kata dia, sedang menunggu SK secara tertulis.
“SK ini sedang kami tunggu dari Mahkamah Partai, agar bisa melaksanakan Musda. Perlu diingat, kita ditugaskan sebagai Plt itu salah satunya untuk menggelar Musda, karenanya kami harus melaksanakan sebelum jabatan masa tugas Plt ketua dan Plt Sekertaris kami habis bulan depan. Makanya, sesuai amanah Munas pelaksanaan muda V harus segera di gelar,” jelas Amin Fauzi.
Dia mengatakan, penundaan pelaksanaan Musda yang terjadi sejak dari bulan Agustus sampai sekarang ini telah mengganggu kerja partai, khususnya dalam rangka persiapan di tahun 2024 yang akan berlangsung gelaran pesta demokrasi di Pemilu dan Pilkada 2024 secara serentak. Dengan demikian, dia harap para pembisik demisioner Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Rahmat Effendi bisa lihat persoalan yang sama demi kepentingan dari partai dan warga Kota Bekasi.
“Jadi, begini ya saya jelaskan kepengurusan Pak Rahmat itu sudah selesai, karena masa jabatannya sudah habis. Jadi, bukan karena ada persoalan dijalan sehingga nggak harus minta persetujuan Ketua DPP. Hari ini Pltnya kang Giri dan Amin sudah ada SK DPD Jabar. Kalo ada yang manyatakan, Ketua DPD Pak Rahmat tak boleh lagi, dan inkonstitusional. Dan saya yakin, pak Rahmat mengerti kok karena beliau dua periode jadi Wali Kota dan pasti paham,” paparnya.
Dia menegaskan, bahwa kepengurusan Plt baik Ketua atau Sekertaris punya legitimasi secara de facto dan de jure, karena dapatkan Perintah secara jelas dari DPD Golkar Jabar dan disetujui oleh DPP Partai Golkar. Artinya tak perlu lagi untuk diperdebatkan.
Dia mengaku akan tetap lakukan persiapan lebih lanjut. Untuk agenda dalam waktu dekat ini bakal dilakukan rapat terbatas oleh panitia Musda dalam rangka menyusun dari jadwal pelaksanan Musda dan persiapan ya yang lain
“Kita rapat terbatas panitia untuk jadwalnya Musda, sambil nunggu surat dari Mahkamah Partai. Dan perlu dicatat Musda ini dilakukan demi kepentingan orang Bekasi dan Partai, kita lihat partai lain itu sudah berjalan satu kilometer dan kita ini masih persiapan mobil, jangan sampai ketinggalan,” ungkapnya. (tim/mhf)
