Berita Bekasi Nomor Satu

Kepercayaan ke Parpol dan Legislator Anjlok

ILUSTRASI : Anggota DPRD Kota Bekasi saat menjalani pelantikandan sumpah jabatan. Lembaga Riset Puspoll mengungkapkan, kepercayaan public terhadap Parpol dan anggota legislative menurun. RAIZA/RADAR BEKASI
ILUSTRASI : Anggota DPRD Kota Bekasi saat menjalani pelantikandan sumpah jabatan. Lembaga Riset Puspoll mengungkapkan, kepercayaan public terhadap Parpol dan anggota legislative menurun. RAIZA/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Partai Politik (Parppol) tergolong paling rendah. Hal ini sesuai survei nasional Lembaga Riset Puspoll yang digelar pada bulan April 2021.

Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila mengatakan, sebenarnya partai ini punya banyak fungsi. Akan tetapi, masyarakat melihatnya DPR dan Parpol perduli dengan masyarakat hanya pada saat pemilu saja. Selepas itu, mereka (DPR dan Parpol) melupakan masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak merasakan kehadirannya.

“Antara pemilu dan pemilu itu kehadirannya tidak dirasakan. Padahal, peran parpol itu banyak, mulai dari meredakan konflik, menyampaikan aspirasi, melakukan pendidikan politik. Ya, jadi masyarakat tidak merasakan kehadirannya,” ungkapnya.

Harusnya, Adi menuturkan, untuk anggota DPR maupun DPRD sendiri tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat. Misalkan menyampaikan laporan angota-anggotanya yang di dewan itu ngapain saja. Sudah melakukan apa. Minimal itu saja.

“Setau saya hampir semua partai tidak ada. Kalau dugaan saya karena awalnya anggota dewan itu beragam sekali. Asal usulnya beragam, tingkat pengetahuan politik, maupun kesadarannya beragam,” jelasnya.

“Menurut saya kurang melakukan pendidikan politik. Misalnya di partainya sendiri jarang yang mengadakan pendidikan politik secara rutin,” sambungnya

Sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin menilai, kepercayaan publik itu harus dibarengi dengan pengetahuan terhadap tupoksi DPR maupun DPRD dan Parpol. Dalam hal ini, dirinya mempertanyakan, sisi yang dilihat oleh publik itu apa.

“Apa sih tupoksinya DPRD. Memang dari sisi publik bahwa kinerja DPRD ini tidak maksimal. Tapi kinerjanya apa. Pemahaman ini yang belum diketahui oleh masyarakat,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (27/5).

Menurutnya kondisi ini sangat wajar, karena tidak bisa menyentuh masyarakat secara langsung dilapangan. Menurutnya, ketika bicara kurang maksimal, itu yang memproduksi Bupati, Walikota, Gubernur, sampai Presiden, siapa. Kalau bukan Parpol.  “Jadi kurang maksimalnya sebelah mana. Apa enggak ada fungsinya, apa enggak ada perannya. Komunikasi politik kita lakukan, kurang maksimalnya sebelah mana,” tukasnya.

Untuk diketahui, hasil survei disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan paling tinggi, sebanyak 32,8 persen responden sangat percaya dan 62,2 persen cukup percaya.

Selanjutnya, lembaga kepresidenan dengan 22,8 persen sangat percaya dan 59,4 persen cukup percaya. Berikutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 17,2 persen sangat percaya dan 63,8 persen cukup percaya. Lembaga selanjutnya Kepolisian RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. (pra)