RADARBEKASI.ID, BEKASI – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota dan Kabupaten Bekasi mengklaim tidak memiliki kendala serius dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sekretaris MKKS SMA Kabupaten Bekasi Sayuti menjelaskan, bahwa LPJ dana BOS disampaikan secara manual kepada pelayanan SMA provinsi Jawa Barat dan secara online melalui website BOS Kemendikbud.
“Prosesnya sudah melewati beberapa rangkaian, jadi sudah diperiksa oleh Inspektorat provinsi. Dan setahu saya hasil pemeriksaan oleh Inspektorat provinsi tidak ada masalah yang berat,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (27/5).
Menurutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek telah melakukan pemeriksaan melalui metode uji petik ke SMA di Kabupaten Bekasi. Hasilnya, tidak ada masalah yang mendasar terkait LPJ dana BOS.
“Saya rasa seluruh operator SMA di Kabupaten Bekasi paham betul, karena sudah ada sosialisasinya juga. Kita juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh Itjen Kemendikbud untuk uji petik SMA di Kabupaten Bekasi,” jelasnya.
Dikatakan, tidak ada kesulitan dalam laporan LPJ dana BOS jika sekolah mengikuti ketentuan dan pendampingan yang dilakukan oleh Disdik. Maka tentu tidak ada kesulitan yang sifatnya krusial.
Lanjut dia, pada Febuari lalu, seluruh sekolah sudah menyelesaikan LPJ dana BOS kepada pihak Disdik provinsi Jawa barat. Kata dia, tidak ada perbaikan yang krusial.
Hal senada disampaikan Ketua MKKS SMA Kota Bekasi Ekowati. Ia mengungkapkan, tidak ada kesulitan yang sifatnya besar dalam LPJ dana BOS.
“Saya rasa aman terkendali, karena semua sekolah juga sudah mengikuti sosialisasi terkait hasil laporan LPJ dana BOS ini,” kata Ekowati. (dew)
