RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi menambah anggaran penanganan Covid-19 menjadi Rp212 miliar, alokasi biaya tersebut dianggarkan dalam Biaya Tidak Terduga (BTT). Biaya ini rencananya akan digunakan untuk sejumlah kegiatan diantaranya untuk Rumah Sakit (RS) Darurat, RSUD tipe D, RSUD Chasbullah Abdulmajid, hingga pelaksanaan vaksinasi.
Catatan Pemerintah Kota Bekasi, pagu anggaran BTT APBD murni Rp175 miliar, pada 25 Juni lalu hanya tersisa Rp202 juta. Anggaran BTT ditambah melalui perubahan parsial Rp212 miliar, melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 44 tahun 2021.
“Sama (fokus anggaran), karena sekarang banyak tracingnya, kan sebelum divaksin ada skrining, jadi memang (penggunaan anggaran) tracing lebih banyak,” kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Senin (5/7).
Akhir-akhir ini, penyebaran Covid-19 diakui terjadi secara cepat, bahkan keterisian tempat tidur RS atau Bed Occupancy Rate (BOR) seluruh Faskes saat ini 85,92 persen, menurun meskipun tidak signifikan. Sama, BOR ICU juga mengalami penurunan meskipun tidak signifikan, yakni diangka 82,68 persen.
Langkah darurat segera diambil dari kasus meninggal pasien Isolasi Mandiri (Isoman) di rumah. Ia meminta pasien Isoman untuk diawasi secara ketat oleh tim kesehatan, belakangan Petugas Pantau Monitoring (Pamor) di tiap RW diminta untuk ikut melakukan pengawasan, bersama dengan tiga pilar di masing-masing wilayah.
“Karena ada yang ditugaskan di tingkat RW, itu posko mikro kita. Mereka ditugaskan dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB, kalau 24 jam bisa saja nanti kita tambahkan lagi petugasnya,” tambahnya.
Petugas diminta untuk mempercepat proses komunikasi situasi yang terjadi di masing-masing wilayah, perburukan yang terjadi pada pasien Isoman ditangani oleh petugas untuk segera mendapatkan pertolongan medis. Pusat koordinasi mulai dari fasilitas untuk mencari oksigen hingga ambulance dipusatkan di area GOR, total ada 10 kendaraan ambulance dan beberapa kendaraan bak terbuka untuk memberikan layanan.
Sementara itu, Ketua DPRD kota Bekasi, Choiruman Joewono Putro mengatakan bahwa penambahan anggaran melalui BTT ini diambil dari sisa anggaran atau Silpa tahun 2020 lalu. Ia mengingatkan ketersediaan anggaran untuk penanganan Covid-19 jangan sampai mengganggu alokasi anggaran operasional Faskes milik pemerintah, maupun Dinas Kesehatan (Dinkes).
“Ada kelebihan sekitar Rp200 sekian miliar, nah Silpa itu yang mau dipakai lebih dahulu oleh pak wali untuk penanganan Covid-19,” paparnya.
Diakui, bahwa penggunaan anggaran penanganan Covid-19 tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, salah satunya dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus yang terjadi secara cepat. Jika diperkirakan masih ada kekurangan anggaran sampai dengan akhir tahun nanti, maka harus dipilih realokasi anggaran pada sektor lain.
Tahun 2020, anggaran penanganan Covid-19 yang dialokasikan dalam BTT sebesar Rp331 miliar, hanya terserap 66 persen, atau berkisar diangka Rp220 miliar. Sedangkan tahun ini, Rp175 miliar anggaran yang telah dialokasikan hanya bertahan sampai dengan pertengahan tahun.
“Nah dewan, karena pengawasan, nanti akan memanggil wali kota dengan perencanannya, maupun terhadap yang Rp175 miliar yang sudah dipakai, kemana saja?,” tambahnya.
Catatan evaluasi awal pekan ini, wilayah RT yang dikategorikan zona hijau kembali menyusut, berkurang menjadi 5,394 dari jumlah pekan kemarin sebanyak 5,639 wilayah RT. Sementara untuk zona merah bertahan di 5 RT, zona orange bertambah menjadi 110 RT, dan zona kuning bertambah menjadi 1.626 wilayah RT. (sur)
