RADARBEKASI.ID, KABUL-Taliban ingin mengubah citra. Dari kelompok intoleran menjadi moderat. Kemarin (17/8), kelompok yang berdiri sejak 1994 itu menyatakan memberi amnesti pada seluruh pejabat pemerintahan di seluruh Afghanistan dan meminta mereka kembali bekerja. Taliban juga mengeluarkan dekrit yang melarang anggotanya masuk ke rumah-rumah penduduk.
Biasanya, setelah menguasai satu wilayah, anggota Taliban akan menjarah permukiman. ’’Anda harus memulai rutinitas dengan penuh percaya diri,’’ ujar anggota Komisi Budaya Taliban Enamullah Samangani, seperti dikutip Associated Press.
Hingga kemarin, serah terima yang sah dari pemerintahan sebelumnya ke Taliban belum terjadi. Namun, Taliban sudah mulai mengambil beberapa kebijakan. Amnesti itu salah satunya. Beberapa orang memercayai kata-kata Samangani. Polisi mulai muncul di jalan untuk kali pertama sejak Taliban mengambil alih pemerintahan.
Samangani juga menegaskan, sesuai hukum syariah, perempuan diperbolehkan bekerja di pemerintahan. Mereka tak ingin menjadikan perempuan sebagai korban. Meski begitu, masih banyak warga yang ketakutan. Perempuan seperti lenyap dari jalanan di Afghanistan.
Sehari sebelumnya, juru bicara resmi Taliban Suhail Shaheen berupaya menenangkan para perempuan. Saat ini kaum hawa di Afghanistan takut statusnya diturunkan dan harus dikawal ke mana-mana oleh walinya seperti dulu. ’’Hak untuk mendapatkan pendidikan (bagi perempuan, Red) dilindungi,’’ tegasnya.
Tidak ada yang tahu apakah itu akan menjadi kenyataan atau hanya pemanis di awal kekuasaan. Yang jelas, Unicef menyatakan bahwa sebagian pemimpin Taliban memang ingin remaja putri mengenyam pendidikan. Hal itu diungkap ketika Taliban berdialog dengan Unicef dan lembaga non pemerintah yang menjadi partner di lapangan.
Mereka ingin melihat ada pendidikan untuk perempuan, mendirikan serta menjalankan sekolah,’’ terang Kepala Operasi Lapangan Unicef Mustapha Ben Messaoud kemarin, seperti dikutip CNN.
Taliban masih memberikan jawaban yang mengambang terkait staf bantuan kemanusiaan perempuan untuk melanjutkan tugasnya. Messaoud hanya menyebut Taliban sudah memberikan jawaban yang beragam dan terukur. Meski begitu, Unicef optimistis Taliban akan membiarkan mereka tetap bekerja. Saat ini, setidaknya 11 di antara 13 kantor Unicef di Afghanistan tetap beroperasi sejak Taliban mengambil alih Afghanistan. ’’Separo populasi atau lebih dari 18 juta orang, termasuk 10 juta anak-anak di Afghanistan, membutuhkan bantuan kemanusiaan,’’ jelas Messaoud.
Respons Indonesia
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah memastikan bahwa WNI di Afghanistan dalam kondisi baik. Saat ini mereka masih berada di kediaman masing-masing. ”Dan bisa berkomunikasi dengan pejabat di KBRI,” ujarnya kemarin. Hingga kemarin KBRI di Kabul, Afghanistan, masih beroperasi. Pemerintah belum memutuskan untuk menutup misi diplomatik meski eskalasi konflik kian meningkat. Namun, kegiatan dilakukan secara terbatas. Hanya staf esensial seperti diplomat dan unsur keamanan yang bekerja.
Disinggung soal rencana evakuasi, mantan juru bicara kepresidenan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengungkapkan, rencana itu masih dimatangkan. Keputusan evakuasi akan dilakukan dengan mengacu informasi dan analisis dari sumber-sumber di Afghanistan. Dia menegaskan, belum dilakukannya evakuasi tidak berarti langkah tersebut tak mendesak dilakukan saat ini. Namun, diperlukan kehati-hatian. Banyak faktor yang harus disiapkan secara matang. ”Untuk evakuasi, perencanaan harus betul-betul matang,” ucapnya.
Respon Indonesia
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah memastikan bahwa WNI di Afghanistan dalam kondisi baik. Saat ini mereka masih berada di kediaman masing-masing. ”Dan bisa berkomunikasi dengan pejabat di KBRI,” ujarnya kemarin. Hingga kemarin KBRI di Kabul, Afghanistan, masih beroperasi. Pemerintah belum memutuskan untuk menutup misi diplomatik meski eskalasi konflik kian meningkat. Namun, kegiatan dilakukan secara terbatas. Hanya staf esensial seperti diplomat dan unsur keamanan yang bekerja.
Disinggung soal rencana evakuasi, mantan juru bicara kepresidenan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut mengungkapkan, rencana itu masih dimatangkan. Keputusan evakuasi akan dilakukan dengan mengacu informasi dan analisis dari sumber-sumber di Afghanistan. Dia menegaskan, belum dilakukannya evakuasi tidak berarti langkah tersebut tak mendesak dilakukan saat ini. Namun, diperlukan kehati-hatian. Banyak faktor yang harus disiapkan secara matang. ”Untuk evakuasi, perencanaan harus betul-betul matang,” ucapnya.
Hingga awal pekan, setidaknya ada 15 WNI yang telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan. Mereka terdiri atas ekspatriat, pegawai PBB, hingga mereka yang menikah dengan warga Afghanistan dan menetap di sana. Sebagai informasi, sejumlah negara mulai mengevakuasi warganya dari negeri tersebut setelah Taliban berhasil menduduki istana kepresidenan. Bahkan, warga setempat dilaporkan berbondong-bondong meninggalkan Afghanistan karena konflik terus memanas.
Faizasyah menyatakan, Indonesia terus memantau perkembangan yang sangat cepat di Afghanistan. Indonesia berharap penyelesaian politik tetap bisa dilakukan melalui Afghan-owned, Afghan-led. Di samping itu, komunikasi dengan semua pihak di sana pun terus dilakukan. Baik itu perwakilan PBB maupun perwakilan asing di sana. ”Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional,” pungkasnya. (jpc)
