RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi meminta agar Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar segera memproses ketua definitif. Pasalnya dalam proses pendaftaran partai politik maupun verifikasi faktual harus menyertakan struktur kepengurusan yang lengkap.

Jika sampai batas waktu yang tetelah ditentukan belum juga ada ketua DPD, maka Golkar akan kesulitan saat menjalani verifikasi faktual. Demikian, seperti yang disampaikan Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudi.

Kata Jajang, dalam tahapan pemilu itu ada pendaftaran partai, yang disertai dengan dokumen-dokumen untuk ke tahapan verifikasi faktual. Semua tahapan tersebut harus menyertakan semua kepengurusan, termasuk ketua dan sekretaris. Sedangkan, DPD Golkar belum ada ketua depintip, paska meninggalnya Eka Supria Atmaja.

“Jadi Partai Golkar ini paska wafatnya Ketua DPD, sampai hari ini belum memiliki ketua depinitif. Saya sampaikan bahwa di dalam proses pendaftaran partai politik, dan pendaftaran dokumen verifikasi menyertakan ketua dan sekretaris,” ujarnya, Rabu (1/9).

Namun demikian, dirinya belum bisa memastikan tahapan tersebut kapan akan dimulainya. Pasalnya, KPU RI belum menurunkan PKPU tentang tahapan. Hanya saja Jajang menegaskan apabila merujuk ke UU 7 tahun 2017, tahapan itu 20 bulan sebelum pelaksanaan.

Dia menduga tahapan Pemilu akan bertambah menjadi 25 bulan sebelum pelaksanaan. Rencana tersebut masih dibahas oleh KPU RI dan DPR RI.  “Saat ini ada wacana tahapan itu ditambah 25 bulan sebelum pelaksanaan. Sehingga kami bersiap-siapa, khawatir tahapan itu benar 25 bulan,” tuturnya.

Menurutnya, pada 2024  ada dua hajat nasional yang serentak, yaitu pemilu dan Pilkada. Untuk pemilu pada Februari, sementara Pilkada pada November. “Kami mendapat arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat, untuk mengkomunikasikan dalam rangka persiapan menuju tahapan-tahapan tersebut,” ungkapnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Ade Syukron Hanas mengaku, sudah membahas tentang kekosongan ketua partai. Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan lebih lanjut dari DPD Golkar Jawa Barat dan DPP.

“DPD Golkar perlu ada ketua definitif. Tentu saja kita juga punya mekanisme internal, meminta ke DPD Jawa Barat arahannya seperti apa,” jelasnya. (pra)