RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi dari sektor Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sudah mencapai 88 persen atau setara dengan Rp445 miliar dari target Rp502 miliar.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Jaenal kepada Radar Bekasi, akhir pekan lalu. Kata dia, capaian tersebut merupakan target pada triwulan ketiga tahun ini.
Untuk menghindari denda bagi masyarakat yang terdata sebagai wajib pajak diharapkan segera membayarnya. Sebab, jika membayar setelah jatuh tempo pada akhir September, para wajib pajak yang terdaftar dalam Nilai Objek Pajak (NOP) akan dikenakan sanksi.
“Ya, kami himbau bagi para wajib pajak diharapkan untuk segera membayar pajak ke kas daerah sebagai bentuk peran serta untuk pembangunan di Kabupaten Bekasi,” tutur Jaenal.
Kata dia, di masa pandemi ini terdapat refocusing pencapaian target pajak. Ini dikarenakan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Awalnya, keseluruhan target PAD adalah sebesar Rp2,065 triliun. Namun saat ini setelah ada refocusing menjadi Rp1,928 triliun.
Diakui Jaenal, ada penurunan target, tapi pihaknya akan terus melakukan pendataan para wajib pajak dari sejumlah sektor pajak, selain dari PBB P2. Sejumlah potensi PAD juga akan dimaksimalkan.
Sejumlah PAD lainnya adalah pajak hotel dengan target Rp47 miliar, pajak restoran Rp124 miliar, pajak hiburan Rp18 miliar, pajak reklame Rp20 miliar, pajak penerangan jalan Rp324 miliar, pajak parkir Rp16 miliar, pajak air tanah Rp9 miliar, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp865 miliar.
“Saat ini keseluruhan total capaian terhitung per 30 Agustus 2021 sudah tercapai sekitar 62 persen atau setara dengan Rp1,2 triliun,” beber Jaenal.
Ia menjelaskan, capaian tersebut akan lebih dimaksimalkan demi terdukungnya program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang membutuhkan anggaran untuk kepentingan publik. (and)
