RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Koswara (Herkos) menilai alokasi anggaran bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) belum ideal. Temuan dilapangan diakuinya masih banyak penerima manfaat harus mengeluarkan biaya tambahan.
Anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKS ini mendorong supaya anggaran yang masih dalam proses pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat bisa ditingkatkan.
“Hasil kunjungan di lapangan, saya melihat itu ada beberapa kendala, misal uang yang disampaikan kepada warga berhak itu ternyata tidak sampai seutuhnya, karena ada biaya konsultan dan lain-lain. Hal ini lah yang tadinya dikira cukup itu ternyata kurang, sampai sebagian warga penerima itu sampai hutang,” kata Bang HK sapaanya.
Pihaknya saat mengusulkan supaya kedepan bisa diatur ulang terkait anggaran dari program tersebut yang semula nilainya, Rp17, 5 juta per unit bisa ditingkatkan Rp25 juta per unit, dengan harapan penambahan nilai itu bisa mengcover biaya pembangunan rutilahu milik warga berhak.
“Semoga ini bisa kita cover ya di APBD 2022. Dan proses pembahasan itu sedang berjalan di Banggar yang lagi penyusunan KUA PPAS saat ini. Ya, Mudah-mudahan perjuangan kita ini bisa tercapai hingga APBD 2022 besok itu diketuk palu,” imbuhnya.
Ketua DPD PKS Kota Bekasi ini menegaskan, perjuangannya untuk penambahan anggaran ini dibutuhkan, karena angka Rp 17,5 juta itu masih sangat kurang memadai membangun sebuah rumah, sekalipun ukuran rumah kecil.
“Kami ingin mereka yang dapatkan program ini tidak mengalami kendala dan persoalan seperti sebelumnya sehingga kedepan juga warga Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi bisa semakin sejahtera lah, karena memang tempat tinggal ini menjadi kebutuhan primer yang harus baik dan harus bersih,” tegasnya.
“Rumah harus bisa menjadi tempat istirahat yang layak, karena disitu ada orang tua dan anak-anak yang tentu membutuhkan tempat yang kondusif untuk tinggal bersama-sama secara sehat dan bersih,” tambahnya.
Dia menambahkan, khusus di Kota Bekasi ini ada sekitar 3.000 rutilahu yang perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bekasi untuk bisa diberikan dukungan dan di perjuangan dalam program Rutilahu yang dijalani oleh Pemprov Jabar melalui Disperkim (Dinas Perumahan dan Permukiman).
“Program ini dianggarkan Rp 560 Miliar untuk pembangunan sebanyak 31.500 unit Rutilahu 2021 di 27 Kota/Kabupaten se- Jawa Barat. Dan untuk di Kota Bekasi kita sedang upaya untuk mengawal pembangunan 100 rutilahu,” tandasnya. (mhf).
