RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Bekasi mengaku akan terjadi kegaduhan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Pasalnya, ada beberapa pihak yang ingin merebutan kekuasaan partai belambang pohon beringin ini di Kabupaten Bekasi.
“Kegaduhan di partai politik sudah biasa, yang namanya ketika mau ada Pramusda pasti ada gejolak maupun yang lainnya,” ujar Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Tuti Nurcholifah Yasin, kepada Radar Bekasi, Kamis (30/9).
Walaupun begitu dirinya berharap, agar setelah pelaksanaan Musda selesai, semua para pengurus harus kembali saling merangkul, sehingga internal partai tetap kondusifitas dan konsolidasi berjalan. “Tapi kita harapkan setelah adanya Musda, otomatis semua teman-teman (pengurus) saling merangkul kembali,” ungkapnya.
Sementara untuk penunjukan Pelaksana tugas (Plt), dirinya mengungkapkan menunggu arahan dari DPD Golkar Jawa Barat. Karena memang kewenangan semuanya ada di Jawa Barat. Kemudian sampai saat ini, DPD Jawa Barat belum mengeluarkan mandat yang akan menjadi Plt.
“Sementara ini kita harus menunggu arahan dari DPD Golkar Jawa Barat. Kita di Kabupaten Bekasi hanya menjaga agar kondusifitas dan solidaritas dari kader tetap terjaga, sampai diutusnya Plt,” katanya.
Perempuan yang pernah mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Bekasi (Cawabup) ini mengungkapkan, internal partainya sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh semua kader atau pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Hasilnya, para pengurus bersepakat melayangkan surat ke DPD Jawa Barat.
Hal itu mengingat, dalam sebuah partai tetap membutuhkan ketua depinitip maupun Plt, agar semua berjalan lancar konsolidasi di masyarakat. “Itu hasil kesepakatan semua pengurus, karena walau bagaimanapun kita berorganisasi kalau nggak ada ketua mapan Plt, seperti pincang. Jadi harus tetap ada, maupun itu Plt atau ketua depinitip, agar berjalan semua lancar,” ucapnya.
Untuk sekarang dirinya memastikan, semua kegiatan maupun agenda tetap berjalan dengan lancar. Seperti rapat-rapat berjalan, dan kegiatan dari provinsi tetap hadir. “Di dalam kepartaian itu, ketika nggak ada ketua, kita harus saling menjaga. Bukan karena ada gunjing sana, gunjing sini,” tuturnya. (pra)
