Soal Commitment Fee Formula E Rp 2,3 Triliun, Begini Jawaban Menohok Wagub Riza

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Ricardo/JPNN
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Foto: Ricardo/JPNN

RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Isu commitment fee balap Formula E terus menggelinding bak bola liar. Kabar terakhir, Pemprov DKI diisukan telah menggelontorkan dana fantastis yang mencapai Rp 2,3 triliun untuk gelaran akbar balap mobil listrik itu.

Terkait isu ini, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria merasa perlu memberikan klarifikasi. Menurut politisi asal Partai Gerindra itu, isu commitment fee itu tidaklah benar.


“Tidak pernah kita membayar komitmen fee segitu,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/9) malam.

Riza bersikeras bahwa total pembayaran commitment fee yang sudah dilakukan sebesar Rp560 miliar. Ini sesuai dokumen yang diterbitkan Pemprov DKI Jakarta itu. Dan dana sebesar itu untuk tiga musim Formula E yang tersisa, yaitu di tahun 2022 hingga 2024.


Menurut Riza, angka Rp 560 miliar itu merupakan hasil kesepakatan terbaru antara Pemprov DKI dan Formula E Operations (FEO). “Yang benar adalah Rp 560 miliar untuk tiga tahun ke depan. Jadi bukan per tahun ya,” ujar Riza.

Riza menegaskan bahwa angka tersebut menjadi penghitungan terbaru. Sebelumnya surat dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) pada 2019 tercantum kewajiban pembayaran komitmen mencapai Rp 2,3 triliun.

“Dulu itu kan masih draf yang (surat) Kadispora. Kemudian hasil negosiasi dengan pihak Formula E disepakati untuk tiga tahun ke depan ya, 2022, 2023, 2024,” tutur Riza.

Dia berharap, nantinya pendanaan Formula E tidak lagi menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta. Namun, Pemprov DKI akan menggali sumber keuangan dari dana publik, sponsor dan partisipasi masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov DKI melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) menjelaskan soal perkembangan terkini isu Formula E.

Namun Fraksi PDI Perjuangan mengkritik karena menilai Diskominfotik tidak memiliki kompetensi untuk memberi penjelasan soal Formula E.

Dalam perkembangannya, PDI Perjuangan dan PSI menggunakan hak interpelasi untuk meminta klarifikasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait ajang adu balap mobil listrik ini. (wsa)