RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi mencatat ada sepuluh titik lokasi pengadaan lahan untuk sejumlah proyek pembangunan di Kota Belas tahun 2021.
Pengadaan lahan diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana umum. Salah satunya, membangun polder air, gedung Puskesmas, gedung sekolah dan pelebaran jalan.
Kepala Bidang Pertanahan pada Disperkimtan Kota Bekasi, Heryanto mengatakan, pengadaan lahan yang dilakukan Disperkimtan salah satunya untuk polder air dan ada beberapa kegiatan pembangunan gedung.
“Untuk tahun 2021 ini ada 10 titik pengadaan lahan dan sudah penyelesaian sengketa. Kita lakukan untuk kepentingan umum atau masyarakat,” kata Heryawan kepada Radar Bekasi, Kamis (7/10).
Pengadaan lahan, lanjut dia, berada di Kecamatan Rawalumbu, Jatiasih, Bantargebang, Mustikajaya, Jatisampurna dan Bekasi Barat.
Termasuk penyelesaian yang tahun lalu tertunda. Tahun ini akan selesai prosesnya pengadaan lahannya.”Dalam pengadaan lahan tahapannya tidak ada kendala ya. Karena pengadaan ada beberapa tahapan. Tahapan awal hingga penyerahan asetnya ke Pemerintah,” klaimnya.
Diakuinya penyelesaian pembebasan lahan sesuai jadwal. ”Akan tetapi, berbicara alas hak ini yang suka menjadi kendala waktu,”tambahnya.
Tidak hanya alas hak, biasanya ada persyaratan lain yang tidak lengkap dari warga seperti sertifikat sehingga membuat proses terhambat.
“Kalau untuk tahun ini berapa hektar saya belum tau ya. Karena saya belum pegang datanya dan itu variatif ada yang sekian ribu meter ada yang sekian hektar itu ada totalnya saya belum ya,” ujarnya.
“Tapi untuk titik-titiknya itu ada 10 titik yang kita lakukan. Anggarannya pun dari APBD dan bantuan DKI Jakarta,” tambahnya.
Selain itu, Heryawan juga menyampaikan, tahun ini DKI Jakarta juga meminta pihaknya memfasilitasi pengadaan lahan di TPAS Bantargebang, walaupun bukan dari kegiatan Pemkot Bekasi.
“Salah satunya kita memfasilitasi di sana. Dari 10 titik pengadaan lahan tahun ini selesai dan kita minta pendampingan dari BPN dan pihak-pihak lainnya. Untuk anggarannya pengadaan lahan mencapai Rp100 miliar lebih dari APBD dan bantuan DKI Jakarta,”ungkapnya. (Pay)
