RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota Bekasi mesti mempercepat proses vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Pasalnya, 185 ribu dosis vaksin akan memasuki kadaluarsa atau expired akhir bulan depan. Khawatir tidak dapat digunakan, ratusan ribu dosis vaksin tersebut rencananya akan diberikan ke daerah yang masih minim vaksin melalui pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, persediaan vaksin sebanyak 700 ribu dosis rencananya sebagian dialokasikan untuk vaksin guru tahap tiga. Namun, rencana tersebut ditolak oleh Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan lantaran berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin, meskipun Epidemiolog berpandangan lain bahwa vaksin booster bisa diberikan kepada kelompok beresiko tinggi termasuk guru.
Walikota Bekasi, Rahmat Effendi menyampaikan capaian vaksinasi di wilayahnya sudah mencapai 67 persen berdasarkan Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan 75 persen berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah ini dinilai sudah termasuk tinggi dalam hal capaian vaksinasi, meskipun belum mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Bahkan ada vaksin yang mau expired kita akan limpahkan melalui pak gubernur ke kabupaten kota yang butuh. Misalnya sudah mau expired November atau Oktober, kita mau limpahkan,” katanya.
Lebih lanjut pihaknya tengah mengalami kesulitan untuk mencari warga yang akan divaksin, beberapa langkah sudah dilakukan mulai dari menyediakan berbagai lokasi vaksin hingga vaksinasi dari rumah ke rumah atau door to door. Rahmat mengakui semakin banyak warganya yang sudah divaksin, maka jumlah sasaran vaksin yang tersisa semakin berkurang, sementara masih ada warga yang takut hingga tidak mau divaksin.
Identifikasi dilakukan melalui pemasangan stiker di rumah-rumah warga yang sudah divaksin. Untuk merangsang peningkatan usaha aparatur menyisir warganya untuk divaksin, Pemkot Bekasi berencana untuk memberikan penghargaan atau hadiah kepada Kepala Puskesmas dan Lurah yang warganya sudah divaksin 90 persen dari populasi di bulan November mendatang.
“Nah penyebabnya motivasi partisipasi masyarakatnya yang harus kita dorong. Kalau kita bikin kegiatan disini itu sudah sulit, makanya sekarang door to door, rumah ke rumah, (dipasang) stiker,” tambahnya.
Rahmat mencatat, masih ada 500 ribu warganya yang menjadi sasaran vaksinasi. Dari ratusan ribu warga tersebut, sebagian kecil diduga sudah berpindah tempat tinggal ataupun meninggal dunia.
Usaha untuk memberikan kepercayaan diri kepada guru belum berakhir, ia mengaku tengah mempersiapkan surat untuk menyampaikan rencana pemberian booster kepada pemerintah pusat. Pemberian booster kepada guru dinilai paling penting setelah booster diberikan kepada Tenaga Kesehatan (Nakes), alasannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah berlangsung.
Sementara itu, Relawan Laporcovid-19, Amanda Tan menilai bahwa persediaan vaksin Kota Bekasi terlampau banyak, sehingga sebagian persediaan vaksin yang dimiliki hampir kadaluarsa. Langkah untuk pemberian vaksin kepada daerah lain dinilai sebagai keputusan paling bijak dibandingkan untuk pemberian booster kepada guru.
Hal ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya daerah yang kekurangan persediaan vaksin menurut catatan Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan. Namun, masih ada catatan lain bagi Pemprov Jawa Barat, yakni tidak serampangan dalam hal distribusi vaksin, distribusi harus sesuai dengan pendataan yang baik.
Pendataan selama ini dinilai masih berantakan, sehingga masih ada warga yang ditemukan sulit mendapatkan vaksin. Distribusi sesuai dengan kebutuhan atau jumlah penerima vaksin menjadi catatan penting, selain memperhatikan aspek kadaluarsa.
“Semisal diperuntukkan bagi mereka yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali, dan proses mendapatkannya juga mudah atau tidak dipersulit,” paparnya.
Amanda berpendapat persediaan vaksin dalam kondisi mendekati kadaluarsa tidak diberikan kepada daerah dengan capaian vaksin rendah. Sejauh ini, pihaknya belum kembali mendapatkan laporan kesulitan akses warga untuk mendapatkan vaksin di Provinsi Jawa Barat.
Untuk berpacu dengan waktu kadaluarsa vaksin yang tersisa, perlu mengerahkan tenaga vaksinator dalam jumlah besar. Hal ini bertujuan agar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat mendukung proses percepatan vaksinasi.”Tergantung disebar di wilayah mana dan ada kapasitas vaksinator yang banyak,” tukasnya. (mif/sur)
