Normalisasi Kali Jambe Terkendala Akses Jalan

KERUK TANAH: Sebuah alat berat mengeruk tanah untuk menormalisasi Kali Jambe di Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Rabu (13/10). IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi harus bekerja ekstra keras untuk mencegah terjadinya banjir saat memasuki musim penghujan pada akhir tahun ini.

Terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya tumpukan sampah di sungai serta persimpangan tol yang menghambat aliran air sungai.


Seperti disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai meninjau proyek normalisasi Kali Jambe di Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Rabu (13/10). Dari hasil peninjauan di lapangan, normalisasi sungai rupanya tidak serta merta mampu mencegah terjadinya banjir.

Sebab, terdapat sedikitnya empat masalah yang juga mempengaruhi terjadinya banjir. Pertama, sampah yang kerap memenuhi badan sungai, bahkan hingga sepanjang ratusan meter.


“Proyek-proyek pengendalian banjir, diantaranya normalisasi Kali Jambe dan Dukuh Bima. Ini sebenarnya mulai dari Kota Bekasi,” ujarnya kepada Radar Bekasi.

Menurut Dani, banyaknya sampah itu, lantaran Kali Jambe melewati tempat pembuangan sampah. Ribuan ton sampah, beberapa diantaranya masuk ke sungai. Kemudian, sampah juga dibuang sembarangan oleh warga. Alhasil, selain mencemari lingkungan, sampah pun menghambat laju air.

“Dari tempat pembuangan sampah itu, ada yang terbawa air hingga masuk ke Kali Jambe. Artinya, kami memang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, supaya bisa menanggulangi sampah tidak masuk ke Kali Jambe,” terang Dani.

Persoalan kedua, yakni laju air Kali Jambe, terkendala pada persimpangan Tol Jakarta-Cikampek. Hal serupa juga terjadi pada persimpangan dengan kanal Kalimalang, yang menjadi persoalan ketiga.

“Setelah di sana dinormalisasi, masuk crossing tol, ada hambatan. Tapi sudah didiskusikan dengan Jasa Marga, akan ditangani 1-2 tahun ke depan. Tapi, ada lagi crossing tol di Kalimalang, dan itu harus dengan PJT,” ucapnya.

Dani mengakui, banyak titik yang tidak bisa dilalui oleh alat berat, sehingga normalisasi Kali Jambe, tidak dapat dilakukan secara maksimal.

“Jadi, alat berat yang ada tidak bisa masuk karena aksesnya. Apalagi di crossing tol Kalimalang, juga terjadi hambatan. Sehingga air jadi macet,” bebernya.

Persoalan keempat, yakni keberadaan bangunan liar (bangli) di sejumlah titik yang menghambat laju air di Kalijambe. Untuk mengantisipasi itu, rencananya akan dibuat kolam retensi yang mampu menampung air saat debit meningkat.

“Pak camat mengusulkan, kalau ini diubah jadi kolam retensi. Maka akan kami kaji kemungkinannya dalam penyusunan APBD 2022,” tegas Dani.

Ia juga berharap, pencegahan banjir di Kabupaten Bekasi dapat didukung, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Terlebih dari empat persoalan yang disebutkan tadi, beberapa di antaranya berhubungan langsung dengan kewenangan pusat. (pra)