Bekasi

Waspadai Lonjakan Kasus Lagi

Antisipasi Covid-19 Usai Libur Nataru

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah Kota Bekasi perlu mengantisipasi gelombang ketiga Pandemi Covid-19 terjadi pada akhir tahun ini.  Hasil Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan potensi pergerakan pada saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2021/2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2020 lalu, asal perjalanan dan daerah aglomerasi yang menjadi tujuan perjalanan tertinggi adalah kawasan Jabodetabek.

 

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan 11 sampai 20 Oktober lalu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memperkirakan terjadi pergerakan cukup tinggi di wilayah aglomerasi Jabodetabek.

 

Ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa hasil survei tersebut menunjukkan 87 persen atau 231,6 juta masyarakat tidak akan bepergian antar kota pada akhir tahun 2021, jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun lalu di angka 76 persen.

 

Pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek, 30,2 persen beralasan pulang kampung, 24 persen melakukan perjalanan wisata, 17,6 persen jenuh dengan rutinitas selama pandemi Covid-19, 15,5 persen tugas dinas, 9,6 persen merayakan Natal di kampung halaman, dan 2,9 persen menjalankan tradisi Nataru di luar kota. Hasil survei di Wilayah Jabodetabek, 13,5 persen atau 4,4 juta orang akan melakukan perjalanan ke luar kota, 18,7 persen bertujuan untuk wisata.

 

Moda perjalanan paling banyak digunakan adalah kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Puncak perjalanan diperkirakan terjadi 17 Desember 2021, sedangkan puncak balik terjadi di tanggal 2 dan setelah tanggal 3 Januari 2022.

 

“Provinsi atau wilayah aglomerasi yang menjadi tujuan perjalanan paling tinggi adalah Jabodetabek. Artinya akan terdapat pergerakan dalam wilayah aglomerasi yang cukup tinggi,” paparnya, Minggu (7/11).

 

Lebih lanjut, kemungkinan pergerakan masyarakat lebih rendah dibanding tahun lalu diprediksi terjadi lantaran Pembelajaran Tatap Muka (PTM) sudah mulai berjalan, aktivitas pekerja sudah mulai mendekati normal, sehingga masyarakat memilih untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga yang sempat terpuruk, disamping telah dicabutnya libur cuti bersama hari raya Natal 24 Desember mendatang.

 

Meskipun demikian, Djoko menyebut ada kemungkinan terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Survei serupa dinilai perlu dilakukan satu hingga dua kali lagi untuk mendapatkan pola pergerakan terkini masyarakat mendekati Nataru.

 

“Selain adanya beberapa perubahan kebijakan yang mendadak dengan persyaratan agar melonggarkan, tentunya ada sebagian warga berkeinginan melakukan mobilitas,” tambahnya.

 

Dari total 19 juta warga yang akan melakukan perjalanan ke luar kota di Pulau Jawa dan Bali, 91,09 persen sudah tervaksin. Hasil survei itu juga memuat pergerakan masyarakat paling besar dilakukan oleh pekerja swasta sebesar 27,68 persen, disusul oleh pelajar atau mahasiswa 18,27 persen.

 

Survei ini juga memuat responden ASN, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 3,68 persen berencana untuk bepergian. Pemerintah menekankan penundaan cuti bersama bagi ASN, ASN juga dilarang untuk mengajukan cuti di tanggal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional tahun 2021.

 

Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan, Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi mengaku, saat ini tengah menunggu surat resmi ketentuan bepergian ASN serta pengajuan cuti.”Sementara (SE) untuk larangan cuti belum ada, nanti kalau sudah mendekati biasanya ada. Kalau sekarang belum ada edaran,” terang Kepala BKPPD Kota Bekasi, Karto.

 

Pada masa-masa libur panjang yang lalu, ia menilai ASN di lingkungan Pemkot Bekasi sebagian patuh untuk tidak mengajukan cuti dan bepergian ke luar kota. Meskipun, ia tidak membantah ada sebagian kecil ASN yang bepergian ke luar kota dengan alasan mendesak. Sejauh ini pihaknya belum menemukan ASN yang bepergian ke luar kota untuk tujuan berwisata pada hari libur nasional.

 

Sebagai upaya membantu pencegahan potensi gelombang ketiga akhir tahun nanti, pihaknya akan segera mensosialisasikan SE yang mengatur ASN pada masa libur Nataru.”Sebagian besar taat, sekian persen karena ada kepentingan keluarga, kepentingan mendesak, orang tuanya kurang sehat,” tambahnya.

 

Kota Bekasi telah mengalami dua kali lonjakan kasus dalam jumlah besar, lonjakan pertama terjadi pada awal tahun 2021, positivity rate meroket di atas 20 persen hingga Pemkot Bekasi menambah tempat tidur ICU. Kedua, setelah libur Hari Raya Idul Fitri, lonjakan kasus membuat ES kewalahan melayani pasien Covid-19, RSUD Chasbullah Abdulmajid terpaksa mendirikan tenda darurat di halaman stadion untuk menambah ruang rawat yang terisi penuh di dalam gedung RS.

 

Kota Bekasi masih berusaha untuk menahan laju penularan Covid-19, cara utama yang saat ini masih terus diupayakan adalah vaksinasi Covid-19. Saat ini, capaian target vaksinasi Kota Bekasi di angka 73 persen, bahkan catatan masyarakat yang divaksin ber KTP Kota Bekasi menginjak 79 persen, vaksinasi dianggap sebagai salah satu cara ampuh untuk menahan laju penularan Covid-19, serta membuat Kota Bekasi turun ke level satu PPKM.”Vaksin, itu yang paling penting,” ungkapnya.

 

Selama ini vaksinasi dinilai sebagai jalan keluar menuju endemi, sekalipun terpapar maka masyarakat diyakinkan gejala yang dialami tidak berat hingga berujung fatal. Rahmat menyebut salah satu wilayah Kecamatan sudah mencapai 92 persen, sesuai target yang disampaikan Oktober lalu.

 

“Ada di warga sini kepatuhannya tinggi, ada disini misalnya kesulitannya luar biasa. Tapi yang jelas sudah 92 persen itu adalah Kelurahan Medan Satria, artinya dari target kan sudah (tercapai) walaupun akhirnya baru satu,” tambahnya.

 

Sementara itu, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menilai langkah pemerintah memangkas cuti bersama merupakan langkah tepat, disamping diperlukan langkah lain sebagai strategi tambahan. Dua kali momentum lonjakan kasus terjadi meskipun pemerintah telah melarang bahkan memperketat penjagaan, masyarakat lebih sigap merespon situasi dengan melakukan perjalanan lebih awal.

 

Pergerakan masyarakat dalam jumlah jutaan ini diakui sulit untuk dikendalikan, termasuk juga hal ini dialami oleh banyak negara di dunia.

 

Beberapa hal yang bisa dilakukan guna menahan pergerakan masyarakat antar kota diantaranya adalah memberikan insentif bagi pekerja yang merelakan liburannya di dalam kota, hal ini bisa menjadi kontribusi instansi swasta dalam membantu pemerintah, sanksi juga bisa diberikan oleh instansi kepada pekerjanya jika sanksi kepada masyarakat umum sulit untuk dilakukan dalam situasi ini.

 

Selanjutnya, mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga publik figur untuk mengedukasi masyarakat. “Ini masa yang sulit di tengah kelelahan masyarakat, masyarakat ingin berlibur, ini sulit sekali namun tetap harus kita lakukan,” paparnya.

 

Untuk wilayah aglomerasi, tempat wisata luar kota bisa menjadi tujuan wisata selama berada di satu wilayah aglomerasi. Namun dengan catatan, pemerintah memberikan catatan lokasi wisata yang aman dan tidak aman bagi masyarakat.

 

“Itu harus ada daftarnya, mana yang tidak aman juga harus ditunjukkan, ini yang diperlukan peran penting dari pemerintah,” tukasnya. (mif/Sur)

Related Articles

Back to top button