Metropolis

Dorong Peremajaan Angkot

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN –  Sementaar itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi diminta mendorong Peremajaan Angkutan Kota (Angkot) yang habis izin trayeknya atau melebihi batas usia kendaraan lebih dari tiga tahun.

 

Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengakui banyak Angkot yang habis izin trayeknya. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk mengkonversi angkot menjadi kendaraan dengan kapasitas akut lebih besar.

 

“Nanti kita lihat di perhubungan nih, kalau saya minta mah sudah 3 atau 4,5 tahun yang lalu harus ada peremajaan. Artinya dari tiga mobil kijang naik jadi mobil tiga perempat, sehingga ini nyaman warga,” ungkapnya.

 

Rencana itu belum terwujud lantaran tengah fokus pada operasional Transpatriot. Seharusnya, jika rencana itu berjalan mulus, maka dengan jumlah seribu Angkot akan menghasilkan konversi 300 kendaraan minibus.

 

Dengan cara ini, diyakini pengelolaan transportasi akan lebih efektif, sedikit kendaraan dengan kapasitas angkut lebih banyak. Sedangkan situasi transpatriot saat ini, Rakhmat mengakui operasional bus yang diluncurkan akhir tahun 2017 lalu tidak berjalan dengan baik.

 

“Berat, subsidi terus. Kalau rugi kan memang kita melayani sosial, untung rugi pasti ada. Kalau ruginya lebih banyak dari perkiraan kan repot,” tambahnya.

 

Pemerintah dinilai belum fokus mengelola Angkot, tantangan pemerintah ke depan adalah menyediakan transportasi murah, aman, dan nyaman. Sektor transportasi adalah persoalan di daerah perkotaan, pengelolan transportasi termasuk dengan menyediakan bus-bus besar seperti Transpatriot harus segera dilakukan.

 

“Kedepan Bekasi ini kan pertumbuhan penduduknya terus bertambah besar, dan mereka butuh transportasi. Kalau tidak dikelola dari awal, maka mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akan membanjiri jalanan,” terang Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB), Harun Al Rasyid.

 

Armada transportasi jenis bus seperti Transpatriot ini diperlukan mengangkut penumpang dalam jumlah besar dari satu titik ke titik yang lain, saat investasi pembangunan jalan membutuhkan dana tidak sedikit.

 

Tidak berjalannya operasional Transpatriot seperti yang diinginkan terjadi lantaran tersisa satu rute saja yang beroperasi. Harun menilai Transpatriot bisa bernilai ekonomis jika armada tersedia serta menyediakan layanan rute dalam jumlah banyak.

 

Angkot sebaiknya dikelola oleh badan usaha guna mengefisiensi biaya perawatan dan peremajaan, mereka bisa berperan sebagai pengumpan dari tempat tinggal masyarakat menuju titik penjemputan bus Transpatriot.

 

“Ingat bahwa transportasi publik itu adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan itu,” ungkapnya.

 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dan membutuhkan keberanian pemerintah menarik lebih banyak masyarakat menggunakan transportasi umum. Yakni mempersempit masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dengan cara menaikkan tarif parkir, mengutamakan penggunaan infrastruktur jalan untuk kendaraan umum dan pejalan kaki.

 

Hal ini telah dilakukan oleh negara dan daerah lain seperti DKI Jakarta. Hanya saja, dibutuhkan keberanian lantaran akan mengundang protes dari masyarakat di awal kebijakan jika diberlakukan. (Sur)

Related Articles

Back to top button