RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN- Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) bakal menggelontorkan Rp6,6 miliar untuk budidaya atau ternak kambing yang diperuntukkan kepada 100 kelompok tani.
Sebanyak 1.100 ekor kambing akan dibagikan kepada 100 kelompok tani setelah melewati proses verifikasi dan dinilai memenuhi syarat. Diketahui, 100 kelompok tani tersebut berada di 11 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.
Pemberian kambing sebagai budidaya merupakan program Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat. Saat ini DKPPP sedang melakukan lelang dan direncanakan tahun 2022 nanti kambing akan siap didistribusikan kepada kelompok yang sudah terverifikasi sebagai penerima.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
(DKPPP) Kota Bekasi, Herbert Suyanto Wilprit Panjaitan mengatakan, program tersebut pertama di Kota Bekasi. Tujuan bansos kambing diklaim sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memulihkan ekonomi di masyarakat.
Nantinya, 10 ekor kambing diperuntukkan bagi satu kelompok tani berupa kambing jantan dan betina. Bantuan itu diberikan kepada kelompok yang memenuhi syarat baik secara administrasi,atau ketersediaan lahan yang dimiliki.
”Intinya untuk pemberdayaan masyarakat terkait dengan dampak Covid-19. Begitu banyak orang yang di PHK dan segala macam, tidak punya penghasilan. Makanya pemerintah hadir. Ini loh pemberdayaan pemerintah. Tidak hanya kambingnya saja yang kita berikan. Kandang dan pakannya pun kita siapkan,” kata Herbert kepada Radar Bekasi saat ditemui di ruang kerjanya, Gedung 10 Lantai Pemkot Bekasi, Jalan A Yani Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Senin (29/11).
Lanjut dia, dengan budidaya kambing ini bisa beranak pinak. Pemerintah juga tidak berharap keuntungan balik. Mengingat kambing yang disalurkan adalah bantuan sosial. Jika nanti hasilnya sudah ada akan didistribusikan kembali ke kelompok lain.
“Pembudidayaan kambing kalau dari dokter hewan kita, dalam setahun itu memungkinkan dua kali beranak atau melahirkan. Saat ini sedang proses pengadaan. Mudah-mudahan awal Januari 2022 bisa kita distribusikan dan Desember 2022 sudah bisa berkembang biak,” ucapnya.
“Terkait kambing hilang atau mati kita sedang melakukan PKS nya. Kita juga akan kunjungan terus ke kelompok budidaya,” terangnya.
Dijelaskannya untuk anggaran 1.100 kambing beserta pakan sebesar Rp4,380 miliar, kandang 1.000 meter Rp 2,3 miliar.
Perlengkapan budidaya kambing seperti mesin chopper 12 unit, drum plastik 75 buah, plastik silase 200 buah anggaran sebesar Rp 128 juta lebih.
“Kita saat ini memang sedang menyiapkan kandangnya di 100 lokasi. Dan tahun 2022 awal kita distribusikan kambingnya dan pakannya serta obat-obatan,” jelasnya.
Dirinya juga berharap budidaya kambing ini bisa berkembang dan dapat memunculkan pengusaha-pengusaha kambing di Kota Bekasi.
Dari 100 kelompok tani yang menerima kambing untuk dibudidayakan paling banyak berada di Kecamatan Bantargebang dan Mustikajaya karena kondisinya dinilai memungkinkan.
“Intinya seluruh yang dapat bansos kambing itu telah sesuai administrasinya. Dari 130 kelompok yang mengajukan 100 yang terverifikasi dan berhak menerima. Kita harap yang dapat bansos kambing dapat dipertanggungjawabkan,” tukasnya.
Terpisah Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim menilai pengadaan kambing tidak beda jauh dengan pengadaan lele. Ia mewanti-wanti program tersebut jangan sampai tak jelas kelanjutannya.
“Ya jangan seperti Kabid Peternakan DKPPP. Saya tanya, saya minta kirim datanya pengadaan lele sampai sekarang tidak dikirim datanya. Udah hampir dua bulan saya minta itu,” katanya.
Ia juga menyoal soal transparansi bantuan serta perlunya pengawasan secara kontinyu. “Karena lele saja saya tanya dimana yang ada budidaya lele. Datanya mana sudah dua bulan iya iya saja gak pernah dikirim ke saya datanya. Saya telepon saja gak pernah diangkat. Mau main-main apalagi ini,” ucapnya.
Dirinya juga akan memastikan data penerima bansos kambing dan keberlangsungan programnya benar-benar berjalan, sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran.
“Itu saya lihat 100 kelompok. Satu kelompok 10 orang. Dan itu harus ada tempatnya juga jangan sewenang-wenang main kasih. Yang akhirnya cuma sesaat hilang, habis. Judulnya kan budidaya berarti harus berkelanjutan dan ada peternakannya,”tegasnya.
Pihaknya menegaskan pengawasan akan dilakukan. ”Jangan momen serah terimanya ok, sebulan dua bulan gak ok. Harus ada tempat yang ditentukan. Jangan mentang-mentang ini anggaran ada, maen hajar belanja. Nanti kita akan cek dua bulan atau tiga bulan sekali kemana distribusinya. Terealisasi gak. Karena yang udah-udah datanya aja ga punya,” tukasnya. (pay)
