Laju Vaksinasi Melambat

Illustrasi : Tenaga medis menyuntikan vaksin Covid-19 di Gerai Vaksin Kawasan Bekasi Utara, Kota Bekasi, belum lama ini. Pemerintah Kota Bekasi mengejar target vaksinasi hingga 92 persen. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

BEKASI SELATAN – Laju vaksinasi di Kota Bekasi saat ini mulai melambat bahkan di bawah 1 persen sejak awal November lalu. Selain jumlah sasaran yang semakin sedikit, masih ada masyarakat yang ragu dan enggan divaksin.

 


Saat ini, sejumlah daerah menunggu untuk bisa mendapatkan vaksin Sinovac dibanding menggunakan vaksin merk lain. Laporan yang diterima oleh Kemenkes, banyak masyarakat menunda vaksinasi karena memilih-milih vaksin merk tertentu.

 


Catatan evaluasi vaksinasi dua bulan terakhir, pada bulan Oktober, setiap pekan bertambah puluhan ribu orang mendapat suntikan dosis pertama, bertambah 1 sampai 2,67 persen tiap pekan di Kota Bekasi. Namun, laju vaksinasi tidak menginjak 1 persen di bulan berikutnya, laju vaksinasi dosis satu selama empat pekan tidak mencapai 1 persen, per pekan tercatat 8 sampai 13 ribu jiwa yang divaksin dosis satu.

 

Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman memaparkan beberapa kemungkinan turunnya laju vaksinasi seperti apa yang dipaparkan oleh Kemenkes, diantaranya adalah masyarakat mencari dosis kedua Sinovac karena telah divaksin dengan merk tersebut pada dosis pertama, literasi tidak memadai mengenai merk vaksin diluar Sinovac, hingga sertifikasi halal haram vaksin.

 

Disamping itu, laju capaian vaksinasi secara umum di beberapa negara juga melambat setelah vaksinasi dosis satu menginjak 80 persen. Capaian dosis pertama dengan kedua bahkan booster ini berbeda, pasalnya bagi masyarakat yang telah bersedia mendapat dosis pertama maka relatif mudah untuk menerima dosis kedua hingga ketiga.

 

“Karena mulai menyentuh tingkat kesulitan lebih tinggi lagi, karena mulai menyentuh masyarakat yang paling kritis, ragu-ragu, atau menolak. Ini yang sebenarnya sudah mulai di beberapa wilayah, yang cakupan vaksinasinya sudah tinggi,” paparnya kepada Radar Bekasi, Minggu (5/12).

 

Namun menurut Dicky, pemerintah mesti memastikan lebih detail faktornya dengan cara sederhana seperti kuesioner, salah satunya bisa dilakukan di Faskes untuk mendapat kesimpulan. Ia menekankan bahwa semua merk vaksin memiliki manfaat, selain itu juga meminta sertifikasi halal dan haram vaksin ini perlu dikolaborasikan oleh otoritas terkait yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan tokoh masyarakat.

 

“Kedua, ini juga untuk mengetahui, mencari, apa persepsi masyarakat tentang vaksin itu, (faktornya) tidak bisa diterka-terka, tidak bisa diraba-raba, makanya itu harus selalu ditanya,” tambahnya.

 

Selain itu, ia juga menanggapi rencana pemerintah untuk membooster atau memberikan dosis vaksin ketiga bagi masyarakat, hal ini harus dipahami sebagai cara untuk mempersiapkan ancaman varian virus yang baru yakni Omicron. Booster dinilai penting untuk diberikan segera pada kelompok rawan seperti masyarakat Lanjut Usia (Lansia), pelayan publik, Nakes, termasuk disabilitas dan masyarakat dengan komorbid atau penyakit penyerta yang parah.

 

Pemberian booster ditekankan harus mempertimbangkan beberapa aspek, yakni etika, kesetaraan, dan strategi publik health.

 

“Terkait dengan strategi publik health ini adalah, kelompok paling rawan itu lah terkait dengan booster ini. Kalau kelompok yang rawan ini tidak terlindungi, kematian ini akan tetap tinggi, ini yang terjadi pada gelombang kedua,” tukasnya.

 

Sementara terkait dengan etika dan kesetaraan, distribusi vaksin kepada semua daerah harus merata. Terutama ia menyoroti distribusi vaksin bagi daerah di luar Pulau Jawa dan Bali, yang cakupan vaksinasinya belum mendekati 50 persen, vaksin yang digunakan juga jangan sampai mengganggu alokasi bagi masyarakat umum pada dosis satu dan dua.

 

Sementara belum lama ini, Pemkot Bekasi mengaku terus mengevaluasi capaian vaksinasi sebagai salah satu upaya penanggulangan pandemi Covid-19. Cakupan vaksinasi baik dosis satu maupun dosis dua dilaporkan terus meningkat.

 

“Vaksin dosis satu kan kita jalan terus, jadi pasti naik terus persentasenya, tidak turun. Hanya memang ada beberapa perbedaan (pencatatan oleh) KPCPEN dengan yang kita lakukan dari NIK, tapi tidak apa-apa itu kan persoalan entri,” ungkap Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

 

Sampai dengan tanggal 2 Desember kemarin, penggunaan vaksin paling banyak di Kota Bekasi merk Sinovac, lebih dari 1,5 juta dosis vaksin. Disusul oleh Pfizer mendekati 1,1 juta dosis, paling kecil Sinovac-BF kurang dari 12 ribu dosis.

 

Di waktu yang sama, total capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 75,45 persen atau lebih dari 1,5 juta dosis berdasarkan Faskes. Sedangkan berdasarkan KTP Kota Bekasi, dosis pertama sudah mencapai 81,62 dosis atau lebih dari 1,6 juta dosis.

 

Di luar vaksinasi, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama dengan empat pilar tengah menyusun strategi antisipasi Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).”Kita sudah antisipasi dari sekarang nih, jangan sampai besok ada kecolongan cluster, kecolongan transmisi, jadi kita akan antisipasi,” tukasnya.

 

Diketahui periode Nataru semakin dekat, terhitung kurang dari tiga pekan pemerintah harus bersiap mengantisipasi pergerakan warganya. Antisipasi ini juga telah disampaikan jauh hari oleh pemerintah pusat. (mif/Sur)