Mahasiswa Tuntut DPRD Transparan

Ilustrasi demo mahasiswa di depan Kantor DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (6/12). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI TIMUR- Proyek Gedung D DPRD Kota Bekasi hingga perihal keterbukaan informasi disuarakan massa aksi yang tergabung dalam Forum Aspirasi Mahasiswa Bekasi untuk Indonesia ketika menggelar aksinya di depan kantor DPRD Kota Bekasi di Jalan Chairil Anwar Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Senin (6/12/).

“Kita menuntut yang pertama tentang proyek pembangunan gedung D DPRD Kota Bekasi di tengah pandemi covid-19 yang kita anggap tidak memikirkan situasi masyarakat pada hari ini. Yang kedua tentang keterbukaan informasi publik yang dibungkam oleh anggota dewan salah satunya sekretaris DPRD Kota Bekasi,”ujar Koordinator Aksi, Christianto Manurung kepada Radar Bekasi, Selasa (6/12).


Pihaknya juga meminta adanya audit dari kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bekasi. Ia melanjutkan, di poin keterbukaan informasi publik juga ada tuntutan keterbukaan soal pengadaan makan minum di DPRD Kota Bekasi yang dituding menggunakan anggaran yang cukup fantastis.

“Kami sudah meminta transparansi tentang pengadaannya tetapi DPRD Kota Bekasi sama mengatakan itu, itu tidak bisa dipublis berdasarkan undang-undang KIP,” ucapnya.


Yang ketiga, mahasiswa menuntut supremasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di DPRD Kota Bekasi. Massa aksi mengaku kecewa karena keinginan mereka bertemu dengan ketua dan Sekretaris DPRD tidak dapat terpenuhi.

“Belum ada dewan yang menemui massa aksi sejak Jumat alasannya pergi semua. Tadi cuma Kabag. Kami menolak. Kami maunya ketua dan sekretaris DPRD yang menemui. Kami ingin penjelasan terkait kebijakan dan keputusan tentang informasi publik yang kami minta hal tersebut memang benar-benar wajib dibuka berdasarkan undang-undang,” ujar Chris Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi ini.

Pihaknya mempertanyakan kinerja dewan hingga adanya wacana pembangunan ruangan khusus Dewan dengan alasan menaikkan mutu kinerja.

“Kita akan aksi lagi jika tidak direspons. Kita akan melaporkan karena adanya indikasi ya. Kenapa data itu ditutupi, kita akan meminta BPK untuk mengaudit kegiatan reses dan pengadaan proyek ini, juga kita akan naik ke nasional DPR RI dan KPK sekalipun,” pungkasnya.

Dalam aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan ketika massa aksi ingin membakar ban kedua kalinya di atas gerbang DPRD Kota Bekasi yang sudah roboh.

Selama dua jam menggelar aksi, tidak satupun Anggota DPRD turun melakukan audiensi dengan mahasiswa. Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi dan Sekretaris Dewan ketika coba dikonfirmasi belum belum memberikan jawaban. (pay).