RADARBEKASI.ID, CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, melalui Dinas Pariwisata, diminta untuk lebih maksimal mengembangkan destinasi wisata sebagai lumbung perekonomian dan pelestarian budaya.
Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Danto kepada Radar Bekasi, Senin (6/12).
Kata dia, potensi destinasi wisata Rawa Binong, sangat bermanfaat untuk kepentingan warga.
”Secara domisili, Rawa Binong itu berada di gerbang pintu masuk arah Perkantoran Pemkab Bekasi. Dan untuk membangun destinasi wisata Rawa Binong, harus mempunyai semangat yang penuh, serta jiwa untuk mengutamakan kepentingan masyarakat,” ucap Danto.
Lanjut politisi Gerindra ini, sebagai wakil rakyat yang pernah diantarkan melalui daerah pemilihan (dapil) Cikarang Pusat ini, rencana pembangunan Rawa Binong, sudah sejak beberapa tahun lalu. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini belum juga ada realisasi pembangunan.
“Untuk daerah Rawa Binong ini, ada pelaku seni budaya. Saya sudah beberapa kali diskusi dengan para pelaku seni dan budaya. Mereka sangat berharap kepada Pemkab Bekasi, terkait realisasi pembangunan potensi wisata dengan luas belasan hektar,” terang Danto, usai mengunjungi Sanggar Cahaya Gumelar, di Desa Hegar Mukti.
Sementara itu, anggota Karang Taruna Desa Hegarmukti, Jaelani menyampaikan, semangat para birokrat yang menjalankan birokrasi di Pemkab Bekasi, masih kurang greget.
“Sejak saya masih jadi mahasiswa, hingga lulus, sudah sering mendengar adanya rencana pembangunan Rawa Binong. Akan tetapi, belum juga terealisasi,” tuturnya.
Kemudian, Rawa Binong, sudah digunakan sebagai tempat untuk pelatihan dan pendidikan bagi mahasiswa. Sehingga, pembangunan Rawa Binong harus menjadi prioritas pada tahun depan.
“Bukan hanya untuk tempat wisata, Rawa Binong juga bisa menjadi sarana pendidikan, serta melestarikan seni budaya masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD, Budiyanto, menilai kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, perlu dievaluasi. Sebab, pembangunan Situ Rawa Binong yang sudah direncanakan bertahun-tahun, tak kunjung selesai.
Kata dia, pihaknya (Komisi II DPRD,Red), pernah menganggarkan untuk pembangunan Situ Rawa Binong sebesar Rp 1,8 miliar. Hanya saja, tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Sebagai wakil rakyat, lanjut Budi, dirinya sudah beberapa kali mengikuti serta mengawal proses pembangunan hingga ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Akan tetapi, karena kinerja atau performance dari Dinas Pariwisata kurang greget, sehingga membuat pembangunan destinasi wisata selalu gagal.
“Jadi, perencanaan dan kinerja Dinas Pariwisata masih kurang maksimal. Sehingga, ketika meminta izin atau rekomendasi ke BBWS untuk dapat perizinan dari Kementerian PUPR, jadi lambat. Padahal, anggarannya sudah ada, tetap tidak bisa dilaksanakan,” sesal Budi.
Menurut dia, dalam pembangunan Situ Rawa Binong, yang memang milik dari BBWS, harus perlu adanya kerjasama antara Pemkab Bekasi dengan BBWS. Tapi dalam perjanjian tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi.
Budi menambahkan, salah satunya Saran Teknis (Sartek), UKL UPL, serta Pertek. Namun ketika datang ke BBWS, persyaratan itu tidak ada.
“Kami harap, ini dapat menjadi perhatian dari kepala daerah. Untuk membangun wilayah, serta menuntaskan program kerja, perlu ada pemantauan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ucap Budi.
Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata, Bramantyo mengakui, untuk pembangunan Situ Rawa Binong, pernah dianggarkan. Hanya saja, anggaran tersebut tidak terserap, dan menjadi Silpa.
“Memang pernah dianggarkan melalui APBD Pemkab Bekasi. Akan tetapi tidak terserap, karena perlu rekomendasi dari BBWS, untuk membangunnya jadi destinasi wisata. Kami akan berupaya, tahun depan bisa dibangun kembali,” janji Bramantyo. (and)
