Tarif KRL Belum Berubah

MAIN HP: Sejumlah penumpang KRL Commuter Line, main handphone (hp),di dalam gerbong kereta, Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, belum lama ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Terkait rencana adanya kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line, VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba mengatakan, sejumlah lembaga sudah melakukan kajian dalam bentuk survei mengenai kemampuan membayar (ability to pay / ATP) dan kesediaan membayar (willingness to pay / WTP) pengguna terhadap tarif KRL Commuter Line Jabodetabek.

“Hasil kajian berbagai lembaga tersebut, menunjukkan ATP dan WTP pengguna KRL, lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku saat ini,” ujar Anne dalam keterangan tertulis kepada Radar Bekasi, Sabtu (15/1).


Meski demikian, hingga saat ini, tarif KRL Commuter Line masih tetap berlaku sesuai dengan apa yang telah berjalan lebih dari lima tahun terakhir, yaitu pengguna membayar Rp 3.000 untuk 25 kilometer pertama, dan Rp 1.000 untuk setiap 10 kilometer berikutnya.

Anne menjelaskan, dalam kurun waktu lebih dari lima tahun terakhir, KAI Commuter bersama Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia, terus meningkatkan pelayanan bagi pengguna KRL.


“Kementerian Perhubungan, terus membangun infrastruktur perkeretaapian, antara lain bangunan stasiun, jalur baru, dan modernisasi sistem persinyalan,” beber Anne.

Sementara PT KAI, lanjut Anne, antara lain meningkatkan faktor keselamatan dan keandalan prasarana perkeretaapian, dengan meningkatkan perawatan infrastruktur, serta pembuatan underpass, maupun hall pengguna di sejumlah stasiun.

Sedangkan KAI Commuter, memperbaharui dan meningkatkan keandalan sarana perkeretaapian, sehingga tiap tahun dapat menambah jumlah perjalanan, jumlah rangkaian KRL yang melayani pengguna, mengembangkan sistem e-ticketing, digitalisasi layanan, dan pada masa pandemi ini, menambah fasilitas layanan yang sesuai dengan protokol kesehatan (prokes), untuk melindungi pelanggan maupun para petugas.

“Kajian terhadap tarif KRL selama ini, dilakukan berkala sebagai program untuk mengetahui respon masyarakat terhadap tarif, terutama di tengah masa pandemi, di mana kondisi perekonomian masyarakat banyak berubah,” ucapnya.

Kemudian, tahun 202, survei dilakukan terpisah dengan metode yang berbeda oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Balitbang Kemenhub), dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA).

Sebagaimana dipaparkan pada diskusi daring Rabu (12/1) lalu, dari berbagai survei yang dilakukan, telah didapat berbagai usulan mekanisme dan besaran tarif, sesuai kemampuan membayar dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan KRL.

“Kami bekerjasama dengan DJKA secara berkala melakukan diskusi bersama stakeholder. Diskusi itu adalah FGD keempat yang dilakukan untuk menerima masukan dari publik, pengamat, dan akademisi. Kegiatan ini juga masih ditambah pertemuan dengan perwakilan pengguna komunitas KRL dari berbagai wilayah,” terang Anne.

Ia menambahkan, berbagai masukan telah diterima, baik dari lembaga yang mewakili masyarakat maupun para pengguna. Pihaknya berharap, FGD dan diskusi tersebut dapat membuat semua pemangku kepentingan, berperan dalam mendukung upaya pemerintah mengembangkan transportasi perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia dengan mewujudkan PSO yang tepat guna.

“Tarif KRL Jabodetabek saat ini masih diatur sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 17 tahun 2018. Tarif yang dibayar oleh pengguna saat ini, adalah sesuai besaran yang ditentukan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk menyelenggarakan layanan KRL, KAI Commuter mendapatkan dari tarif yang dibayar masyarakat, ditambah Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation / PSO) dari pemerintah.

Sebelumnya, pengguna KRL menolak dengan adanya kenaikan tarif yang tadinya Rp 3.000 menjadi Rp 5.000. Sebab, kenaikan tarif KRL dinilai membebani disaat kondisi pandemic Covid-19 sekarang ini. (pay)