Penggugat Siap Buktikan Ketidaksesuaian Proses Pelantikan Wabup

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pihak penggugat (Tuti Nurcholifah Yasin), akan membuktikan ketidaksesuaian proses pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, pada saat sidang pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Tuti Nurcholifah Yasin, Bonar Sibuea, setelah tergugat I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak tergugat dua intervensi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi, Akhmad Marjuki, yang memberikan pernyataan di dalam sidang, pada Rabu (12/1). Lalu.


“Begitu masuk dalam pembuktian, kami akan membeberkan bahwa memang terjadi adanya pelanggaran,” kata Bonar, kepada Radar Bekasi, Senin (17/1).

Dalam perkara nomor 267/G/2021/PTUN.JKT, pihak tergugat I menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (ontzegd), atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat, tidak dapat diterima (niet Onvantkelijk Verklaard), serta menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.32-4881 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, Propinsi Jawa Barat, membebankan penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.


Sementara, jawaban yang disampaikan oleh tergugat, dua intervensi, yakni menyatakan gugatan penggugat ditolak, untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar segal biaya yang timbul dalam perkara ini.

“Jadi, masing-masing pihak, masih dalam tataran jawab menjawab, itu sah-sah saja,” ucap Bonar.

Meski demikian, lanjut Bonar, pada Rabu (19/1) mendatang, pihak penggugat akan menanggapi apa yang mereka (pihak tergugat) buat didalam jawaban, baik dari Kemendagri maupun kuasa hukum Akhmad Marjuki. Kendati demikian, dirinya tidak menyiapkan itu secara khusus.

“Kalau dari strategi persiapaan tidak ada yang khusus, kami mau bantah apa yang mereka dalilkan di dalam jawaban, sekaligus memperkuat dalil yang sudah kami ajukan di dalam gugatan sebelumnya,” terang Bonar.

Sementara itu, kuasa hukum Akmad Marjuki, Arkan Cikwan menjelaskan, kliennya sebagai tergugat II, intervensi bersama tergugat I Kemendagri, sudah menyampaikan jawaban ke PTUN Jakarta.

“Pada sidang sebelumnya, kami mengajukan jawaban, termasuk tergugat satu mengajukan jawaban juga. Kami baru masukin jawaban, jadi sekarang belum ada kesimpulan,” ujarnya.

Arkan menilai, dari halaman satu dari surat kuasanya (penggugat), itu tidak benar.

“Dari surat kuasa saja nggak beres. Antara lain, si Tuti itu pekerjaannya wira swasta, di dalam gugatan disebutkan pekerjaannya ibu rumah tangga,” bebernya.

Sekadar diketahui, Tuti Nurcholifah Yasin, mendaftarkan gugatan terhadap tergugat Mendagri, Tito Karnavian pada Selasa (30/11). Gugatan itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, bernomor register 267/G/2021/PTUN.JKT, dengan empat poin diktum gugatan.

Pertama, majelis hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, penggugat meminta pengadilan membatalkan SK Mendagri nomor 132.32-4881 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi, tertanggal 19 Oktober 2021.

Kemudian, penggugat memerintahkan tergugat, untuk mencabut SK penangkatan Wakil Bupati Bekasi yang dimaksud, dan terakhir menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. (pra)