Berita Bekasi Nomor Satu

Plt Ketua DPD Golkar Rapikan Struktur Pengurus

TERIMA DOKUMEN: Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat (kiri), menerima dokumen Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari kader Partai Golkar. IST/RADAR BEKASI
TERIMA DOKUMEN: Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat (kiri), menerima dokumen Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari kader Partai Golkar. IST/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Deden Y Hidayat, melakukan rapat bersama seluruh Pengurus Kecamatan (PK), di kantor Sekretariat DPD Golkar, untuk membahas agenda partai, di Deltamas, Cikarang Pusat.

Kata Deden, pertemuan dengan para PK ini, membahas tiga agenda, pertama konsolidasi internal kaitan antar PK, termasuk di dalamnya otoritas para pengurus PK. Kedua, mempersiapkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan yang ketiga, persiapan untuk verifikasi partai.

Menurut dia, walaupun sebenarnya untuk Sipol dan verifikasi partai sudah lengkap, dan hanya tinggal sedikit tambahan. Namun, karena ini salah satu pendukung verifikasi untuk struktur partai sampai tingkat bawah.

“Saya mempertanyakan, mana saja yang belum selesai (lengkap) strukturnya, supaya dibuat dalam bentuk laporan semua,” ujar Deden kepada Radar Bekasi, Senin (17/1).

Ia menjelaskan, kenapa harus dikebut dari sekarang, karena bulan Maret, harus sudah selesai. Mengingat pada bulan April, telah masuk bulan puasa, biasanya kalau bulan puasa, orang pada males atau segen mengurus itu. Kecuali acara-acara buka bersama.

“Makanya saya kebut, walaupun menjadi Plt nggak tahu sampai kapan, yang penting semua pesyaratan partai harus diselesaikan secepatnya. Misalkan saat ini tidak selesai, nanti kepengurusan mendatang, ketua definitif tinggal meneruskan,” terangnya.

Deden menyampaikan, untuk PK Golkar yang diakui, yakni berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan (MP) tanggal 11 Mei 2021. Pada prinsipnya, ia ingin membenahi, tapi tidak mengganti ketua PK, sebab harus mendapatkan izin tertulis dari Ketua DPD Golkar Jawa Barat.

“Saya menekankan, antar pengurus harus bisa menjaga soliditas, kekompakan dan kebersamaan,” harapnya. (pra)