RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Bekasi, seiring terus meningkatnya volume sampah dan terbatasnya lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Terlebih belum terealisasinya program pengelolaan sampah berbasis teknologi, menjadikan sampah sebagai energi terbarukan yang digadang-gadang mampu menekan volume sampah di Kota Bekasi.
Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, wilayahnya saat ini terdapat dua lokasi pembuangan akhir sampah, yakni TPA Sumur Batu milik Pemkot Bekasi dan TPST Bantargebang milik DKI Jakarta.
Penanganan sampah selain mulai terbatasnya lahan pembuangan, penanggulangan pencemaran lingkungan juga perlu menjadi perhatian serius.
Diakuinya untuk TPST Bantargebang yang yang mengelola sampah di lahan 150 Hektar ketinggian sampahnya sudah 40 meter. Potensi longsor bisa terjadi terlebih ketika musim penghujan.
Belum lagi air lindi yang masuk ke sungai-sungai yang ada di Kota Bekasi. ”Ini dari sisi-sisi kesehatan, bau itu sangat merusak ekologi yang ada. Nanti pada saat musim kemarau ini berpotensi terkait kebakaran. Nah termasuk juga persoalan kita di TPA Sumurbatu,” kata Tri sapaan akrabnya ketika ditemui Radar Bekasi, di kantornya, Jalan A Yani, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.
Tidak hanya TPST Bantargebng, lahan TPA Sumur Batu diakuinya juga sudah sangat terbatas. Sehingga diperlukan suatu penetrasi kecepatan Pemkot mengolah sampah berbasis teknologi.
“Apapun lah, mau dibuat energi terbarukan, listrik atau batu bara maupun dijadikan batako dan lain sebagainya. Tentunya format itu sudah cukup banyak pelajaran yang kita miliki,” ucapnya.
Ia juga mengaku, yang paling penting adalah bagaimana sekarang implementasi dan harapannya ini menjadi suatu persoalan yang kemudian dilakukan bersama-sama.
Menurutnya, volume sampah ini terus meningkat karena 7.000 sampai 8.000 ton per hari sampah dari DKI dan 1.800 ton sampah dari Kota Bekasi perlu menjadi perhatian.
Selain itu, TPST Sumurbatu dan TPST Bantar Gebang juga dekat dengan TPA Burangkeng milik Kabupaten Bekasi dengan volume sampah yang perharinya hamper sama dengan Kota Bekasi bahkan lebih.
Ia menggambarkan wilayah sekitar menjadi komplek atau kawasan yang luar biasa parahnya. Dan harapannya ada upaya-upaya percepatan antara Pemerintah Pusat, Kementerian yang membidangi terkait dengan lingkungan hidup dan juga Pemerintah Provinsi Jabar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi.
“Jadi harus kita lihat persoalan sampah ini. Bukan saja hari ini, tetapi ini merupakan masa depan bangsa masa depan lingkungan. Yang kemudian pada akhirnya adalah dalam rangka memberikan kenyamanan bagi kita semua,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, upaya terus dilakukan mulai dari memilah sampah dari rumah, menghabiskan sampah dari rumah atau dari hulu. “Itu saja tidak cukup. Karena memang persentasenya sangat kecil. Jadi masih hampir 90 persen sekian lebih itu harus kita selesaikan bersama-sama di tempat pembuangan sampah akhir,” terangnya.
Dirinya juga menginginkan, pengelolaan sampah harus berbasis teknologi. Bagaimana adaptasi teknologi kemudian mampu dan cocok mengelola sampah yang ada di Kota Bekasi. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai juga masih menjadi perhatian Pemkot.
“Ya hal itu juga jadi PR kita. Karena keterbatasan kapasitas masyarakat belum bisa berubah. Satu sisi kita akui juga Pemkot tidak memiliki armada truk sampah yang cukup. Kemampuan kita hanya bisa mengangkut 800 sampai 1.000 ton dalam sehari. Jadi setiap hari pasti ada penumpukan sampah di hulunya. Tentunya Kita akan berupaya untuk menekan itu dan kita akan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai,” tukasnya. (pay)
