RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (RS) atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Bekasi terus meningkat. Kondisi ini membuat sejumlah RS mulai sibuk menerima pasien Covid-19, seiring dengan melonjaknya kasus baru akhir-akhir ini. Sementara itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi berencana meminta penurunan kapasitas peserta Pendidikan Tatap Muka (PTM).
Kasus aktif di tanggal 2 Februari menyentuh 5.853 kasus, 862 kasus diantaranya terdata pada usia sekolah, 6 sampai 12 tahun, dan 13 sampai 19 tahun. Tren yang sama juga ditunjukkan pada BOR RS, meningkat 19 persen untuk BIR isolasi dan 6 persen untuk BOR ICU dalam sepekan. Saat ini tempat tidur isolasi yang terisi 41,26 persen, sedangkan ICU 10,24 persen.
Lonjakan kasus sejak awal tahun nampak terus bergerak, mulai dari puluhan kasus, ratusan, hingga terakhir mencapai seribu lebih kasus baru ditemukan dalam waktu satu hari. Perjalanan masih cukup panjang, masa kritis infeksi virus diprediksi sampai akhir bulan Februari hingga pertengahan Maret mendatang.
Situasi penyebaran kasus dan keterisian tempat tidur di RS menyimpan kekhawatiran pasien yang membutuhkan perawatan di Fasilitas Kesehatan (Faskes) akan kesulitan jika BOR terus mengalami kenaikan seperti yang terjadi dewasa ini. Kondisi ini pernah dialami pada fase gelombang kedua pertengahan tahun lalu.
“Karena hari ini kan BOR nya sudah 41 persen, kalau naik lagi 5 persen jadi 46. Ya dalam waktu kurang dari 5 sampai 10 hari kita khawatirkan kita akan kesulitan untuk mencari tempat tinggal untuk mereka melakukan isolasi,” kata Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto, Kamis (3/2).
Meski demikian, Tri meyakinkan pihaknya telah matang mempersiapkan rumah sakit, obat, hingga tenaga medis. Disamping itu, beberapa kegiatan dan kebijakan sudah dilakukan diantaranya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, hingga membatasi kegiatan di alun-alun, hingga kegiatan sosial.
“Kita minimasi kegiatan-kegiatan, termasuk kegiatan sosial, keekonomian tetap tidak boleh berhenti,” tambahnya.
Rencana kemarin, Pemkot Bekasi akan berkirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penurunan kapasitas PTM. Opsi ini dipilih setelah mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 dan telah memberhentikan sementara PTM sampai dengan 17 Februari mendatang.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi membenarkan ada peningkatan jumlah pasien yang datang ke RS akhir-akhir ini. Kusnanto berharap lonjakan pasien dewasa ini tidak mengulangi situasi pada pertengahan tahun lalu.
“Ya (ada peningkatan jumlah pasien). Tidak semua (pasien yang datang) Covid, ada yang PCR negatif, ada juga yang positif,” terangnya.
Permohonan Pemkot dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Inayatullah. Selama pelaksanaan PJJ, pihaknya akan mengevaluasi tingkat penyebaran Covid-19 dan efektivitas PJJ bersama dengan berbagai pihak, termasuk melakukan survei kepada orang tua siswa menyadari ada pro dan kontra terhadap opsi PJJ yang telah diambil.
“Nah ini akan kita evaluasi setiap hari bagaimana perkembangan itu. Nanti kita juga akan survei kepada orang tua, bagaimana tanggapan terkait dengan PJJ ini yang diambil oleh pemerintah Kota Bekasi untuk menyetop penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi,” ungkapnya.
Lonjakan kasus akhir-akhir ini cukup tinggi, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Data per 2 Februari, di lingkungan sekolah ditemukan 279 anak terpapar Covid-19, sementara guru terdata 218 orang. Positivity Rate di lingkungan sekolah tercatat 7,8 persen hasil sampling atau tes acak awal tahun.
Diketahui, awal tahun kemarin dilakukan tes acak kepada 5.908 warga sekolah, sampel diambil dari siswa, guru, dan tenaga kependidikan di lebih dari seribu sekolah di Kota Bekasi.
“Nah dari sampling itu (positivity rate) untuk SD 4 persen dari sampling lab nya. Kemudian SD, SMP, dan SMA 7,8 persen. Nah inilah yang dikhawatirkan oleh pak Plt untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi,” tukasnya.
Selain SD dan SMP yang melakukan PJJ 100 persen melalui SE Plt Walikota, sekolah tingkat SMA/K dan SLB juga melakukan PJJ sampai dengan 17 Januari 2022 sesuai dengan SE yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah III Disdik Provinsi Jawa Barat. Surat edaran telah diterima oleh kepala sekolah di Kota Bekasi.
Seluruh sekolah menunggu perkembangan selanjutnya sesuai situasi, kondisi, dan aturan untuk kembali melaksanakan PTM pada 18 Februari mendatang.
“Semua SMA arahan kepala KCD wilayah III harus ikuti edaran pak walikota tentang PTM sebagai kepala daerah. Berarti sejak tanggal 3 sampai 17 Februari, semua SMA PJJ,” kata Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bekasi, Ekowati.
Hari ini SE diterbitkan oleh Mendikbud-Ristek tentang diskresi pelaksanaan SKB 4 Menteri, daerah yang berstatus PPKM level 2 bisa melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen. Sedangkan untuk wilayah PPKM level 1,3, dan 4 tetap mengikuti ketentuan dalam SKB 4 Menteri yang telah diterbitkan sebelum SE ini.
Dalam SE tersebut, orang tua siswa juga bisa memberikan pilihan kepada anaknya ikut atau tidak dalam kegiatan PTM. Sesuai dengan SE tersebut, maka Kota Bekasi bisa melaksanakan PTM dengan kapasitas 50 persen pada 18 Februari mendatang, serta siswa bisa memilih ikut atau tidak. (Sur)
