Berita Bekasi Nomor Satu

Vaksinasi di Bekasi Dikritik Presiden

ILUSTRASI : Lansia mendapatkan dosis vaksin Covid-19 disalah satu Rumah Sakit Swasta di Bekasi, belum lama ini. RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI SELATAN – Pemerintah menetapkan wilayah aglomerasi Jabodetabek, DIY, Bandung Raya, dan Bali turun ke level tiga. Pengetatan aktivitas ini ditujukan kepada kelompok rentan, Lansia, komorbid, dan masyarakat yang belum divaksin.Sementara itu, Capaian vaksinasi lansia mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo, karena capaian vaksinasi Lansia di Fasilitas Kesehatan (Faskes) Kota Bekasi masih jauh di bawah 70 persen.

Keputusan Bekasi menjadi salah satu daerah yang turun ke level tiga disampaikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyampaikan penularan Covid-19 varian Omicron sangat pesat, ditekankan kepada masyarakat yang belum divaksin atau divaksin dosis lengkap untuk segera divaksin.

“Mayoritas pasien dirawat berat, kritis, dan meninggal adalah para lansia. Jadi saya mohon, yang lansia anda belum divaksin, cepat-cepat vaksin,” kata Luhut, Senin (7/2).

Dari data 365 pasien Covid-19 meninggal dunia pada masa infeksi varian Omicron ini, 42 persen memiliki komorbid, 44 persen Lansia, dan 69 persen belum divaksin lengkap. Luhut menekankan masyarakat yang bersikukuh tidak mau divaksin bertanggung jawab atas keselamatan jiwa di komunitasnya.

Fakta ini membuat pemerintah untuk mengambil kebijakan pengetatan atau proteksi untuk kelompok rentan tersebut. Pada pelaksanaan PPKM level tiga nanti, masyarakat yang telah divaksin dosis lengkap bisa tetap beraktivitas sesuai ketentuan Prokes dan PPKM, pengetatan diarahkan pada kelompok rentan.

Ada sederet kebijakan yang diambil oleh pemerintah ditengah lonjakan kasus pada awal tahun ini, termasuk percepatan vaksinasi dosis lengkap dan pengaktifan fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter).

Capaian vaksinasi dosis satu berdasarkan Faskes di Kota Bekasi telah menjangkau lebih dari 1,7 juta jiwa atau 88,60 persen, sedangkan berdasarkan KTP telah menyentuh lebih dari 1,8 juta jiwa atau 93,28 persen. Dari data ini maka pengetatan pada PPKM level 3 mengarah pada 587.657 jiwa penduduk yang belum sama sekali mendapat suntikan vaksin, dari total jumlah penduduk Kota Bekasi 2.468.251 jiwa.

Total kasus aktif di Kota Bekasi per tanggal 6 Februari kemarin nyentuh 11.507 kasus, 11.104 kasus diantaranya menjalani isolasi mandiri. Tingkat penyebaran saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan puncak gelombang kedua. Ada 1,73 kasus baru per menit, sementara pada puncak kasus pertengahan tahun lalu 0,67 kasus per menit pada rentang waktu 4 sampai dengan 10 Juli 2021.

Dalam pertemuan virtual, capaian vaksinasi Lansia Kota Bekasi disorot Presiden. Disamping beberapa hal lain diantaranya menghimbau kepatuhan Prokes di lingkungan masyarakat, menyiapkan sarana dan prasarana Rumah Sakit (RS), hingga permintaan segera membuka Isoter.

“Beliau memberikan perhatian khusus bagi Kota Bekasi, karena berdasarkan Faskes itu baru 58 persen, tapi kalau berdasarkan KTP tadi sudah kita sampaikan juga kita sudah diatas 79 persen. Karena kita termasuk salah satu daerah yang masih dibawah 70 persen,” terang Plt Walikota Bekasi, Tri Adhianto.

Kota Bekasi sudah memfungsikan lokasi Isoter, sudah ada 10 pasien yang saat ini menjalani isolasi di RSD Stadion Patriot Candrabhaga. Peningkatan kasus akhir-akhir ini diakui eksponensial, tingkat fatalitas sejauh ini rendah.

Situasinya sama, mayoritas yang harus dirawat sebanyak 403 kasus saat ini belum divaksin lengkap.
“Relatif sekarang justru yang terkonfirmasi itu yang harus dirawat adalah mereka yang belum lengkap vaksinnya, yang belum divaksin,” tambahnya.

Terpisah, Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman menyampaikan situasi aman untuk mengarungi Omicron minimal vaksinasi lengkap telah menyentuh 80 persen, sementara untuk lansia minimal 60 persen. Di Indonesia, mayoritas kabupaten, kota, dan provinsi belum aman menghadapi varian Omicron.”Bahkan kalau bicara Omicron, lansianya itu setidaknya 50 atau 60 persen sudah booster, bukan dosis dua, itu yang aman,” terangnya.

Pemberlakuan PPKM level 3 bagi wilayah aglomerasi di Pulau Jawa dan Bali dinilai ideal, tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar. PPKM dibutuhkan sebagai payung untuk menjaga dan mengukur efektivitas intervensi Penanganan Covid-19, status pandemi diperiksa masih berlangsung hingga akhir tahun 2022.

Penting dalam peningkatan level PPKM ini kata Dicky adalah implementasi, mitigasi, dan strategi lapangan. Efektifitas karantina dari sisi kuantitas dan kualitas dibutuhkan, dari sisi kuantitas menyangkut lamanya masa karantina, serta dari sisi kualitas minimal 80 persen hasil kontak tracing kasus.

“Maka apa yang disampaikan oleh pak Luhut misalnya, (penurunan level) ini karena tracingnya, benar, karena tracingnya rendah dibawah 80 persen dari yang seharusnya, kita akan banyak kelolosan. Terlalu besar lolosnya, dan tidak terkejar, apalagi ini Omicron yang begitu cepat,” tukasnya.

Disiplin Prokes dan percepatan vaksinasi dinilai akan mampu untuk meminimalisir dampak gelombang ketiga. Indonesia diingatkan tidak bisa menghindar dari terpaan gelombang ketiga, terlebih jumlah kelompok rentan cukup besar, kesulitan untuk menghalau gelombang ketiga ini juga dialami oleh berbagai negara. (Sur)