RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masalah penanganan banjir, menjadi topik utama dan usulan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, setiap banjir, selalu merendam sejumlah perumahan dan permukiman warga, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, diharapkan serius menangani persoalan tersebut.
Camat Tambun Utara, Najmudin, membenarkan keluhan masyarakat yang setiap tahun melanda pemukiman. Dia mengakui, setiap tahun banjir selalu menimpa hampir seluruh desa akibat meluapnya dua sungai besar, yang melintasi wilayah Tambun Utara. Bahkan, pada Februari ini, Tambun Utara, menjadi daerah terparah banjir, dengan ketinggian hingga mencapai dua meter.
“Untuk itu, pengaspalan atau perbaikan jalan di Kabupaten Bekasi yang rusak, dan peningkatan jalan alternatif penghubung antar desa, pembangunan tanggul, pembangunan gedung serbaguna, peningkatan mutu jalan utama, serta perbaikan Jalan Raya CBL, menjadi usulan prioritas pada Musrenbang tahun 2022 ini,” terangnya.
Sementara Camat Babelan, Khoirudin menjelaskan, beberapa titik yang kerap dilanda banjir, terdapat satu kelurahan, dan tiga desa. Hal itu disebabkan curah hujan yang tinggi, ditambah meluapnya air, hingga merendam ribuan rumah warga.
“Jadi, aspirasi masyarakat hasil dari Musrenbang tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2023, di Kecamatan Babelan, ada sebanyak 2.292 usulan, termasuk di dalamnya pengendalian banjir,” ucapnya.
Keluhan serupa pun disampaikan pada Musrenbang di Kecamatan Setu dan Cikarang Selatan. Berbagai persoalan yang ada, belum sepenuhnya bisa teratasi, terutama infrastruktur dan pengendalian banjir.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas program kerja Pemkab Bekasi pada 2023. Dalam program tersebut, pengendalian banjir, masuk sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
“Untuk pengendalian banjir ini, dikerjakan tidak hanya dalam satu tahun, melainkan berkesinambungan, dan sejak beberapa tahun lalu, programnya sudah dilaksanakan. Karena ini berkaitan dengan sungai, maka pengendaliannya harus disesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” ujar Dedy.
Namun demikian, Dedy memastikan, usulan yang disampaikan warga terkait penanganan banjir, akan ditindaklanjuti. Setiap perangkat daerah terkait, akan melakukan survei langsung ke lapangan, untuk menentukan langkah lanjutan terkait keluhan yang disampaikan.
“Saya berharap, para kepala perangkat daerah, dapat mengakomodir sesuai dengan kemampuan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Tentunya, dilihat daripada kewajaran dan kesiapan terhadap usulan tersebut, sekaligus dinas terkait, bisa menilai dan memverifikasi dengan baik,” imbuh Dedy.
Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menambahkan, Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat, dalam penanganan banjir. Upaya itu, diselaraskan dalam program revitalisasi Citarum, yang dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu.
“Karena tahun sebelumnya fokus di hulu, sekarang mulai merambah ke hilir. Salah satunya di Bekasi. Koordinasi terus kami lakukan,” beber Agus.
Lanjutnya, salah satu program pengendalian banjir, yakni pelebaran Kali Bekasi. Setidaknya, Rp 50 miliar telah disiapkan Pemkab Bekasi, untuk pembebasan lahan. Sedangkan pembangunannya, dikerjakan oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya sudah dialokasikan tahun lalu, tapi dialihkan menjadi tahun ini. Mudah-mudahan, dengan adanya pelebaran sungai, potensi banjir bisa ditekan,” ungkap Agus.
Bahkan kata Agus, Pemkab Bekasi pun merencanakan pembangunan sumur resapan dan folder yang berfungsi menampung air, saat curah hujan tinggi.
“Sedangkan untuk normalisasi sungai, sudah dilakukan sejak tahun 2021 lalu, tapi kan sungai itu makin lama sedimentasinya terus bertambah, sehingga terjadi pendangkalan. Maka dari itu, langkah berikutnya, dibuat sumur resapan seperti di DKI dan folder-folder,” tandasnya. (and)
