RADARBEKASI.ID, BEKASI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi, memetakan sejumlah  potensi rawan pelanggaran pemilu, yakni saat pendaftaran Partai Politik (Parpol) ke KPU dan  Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Koordinator divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi mengaku, berkaca pada pemilu sebelumnya  banyak Parpol yang tidak melengkapi berkas saat proses pendaftaran ke KPU. Sementara Sipol, lanjutnya, kerap terjadi salah input data.

Masih Akbar, rawan pelanggaran dalam tahapan berkaitan dengan laporan dana kampanye. Karena banyak partai politik yang belum memahami pelaporan dana kampanye. “Oleh karena itu, perlu dipetakan dari sekarang agar Pemilu 2024 mendatang bisa lebih baik lagi.”tegasnya dalam acara Kongkow Asik Pengawasan Partisipatif, kemarin.

Program tersebut dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai kerawanan Pemilu kepada partai politik di Kabupaten Bekasi. Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Saiful Bachri mengatakan, untuk menjalankan program tersebut Bawaslu akan mendatangi seluruh partai politik dalam rangka audiensi. Saat ini, baru ada satu partai yang sudah menerima kunjungan Bawaslu, yakni Golkar. Sementara, untuk partai politik lainnya belum mengagendakan kunjungan Bawaslu.

“Prinsipnya surat sudah kita sampaikan ke seluruh parpol, tinggal parpol mengagendakan bertemu dengan Bawaslu. Kita akan bersilaturahmi dan membuat program Koasi (Kongkow Asik Pengawasan Partisipatif),” ujarnya kepada Radar Bekasi usai mendatangi kantor DPD Golkar Kabupaten Bekasi, Selasa (22/2).

Diharapkan, sebelum dimulainya tahapan Pemilu pada bulan Juni 2022, seluruh stakeholder kepemiluan, baik Bawaslu, KPU, Parpol, maupun Pemerintah Daerah, saling berkomunikasi. “Paling tidak kepentingan Bawaslu memberikan sosialisasi kerawanan pemilu, agar pemilu 2024 mendatang berjalan dengan baik,” tuturnya. (pra)