RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, meminta pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah (pemda) terjun ke lapangan untuk memastikan kebutuhan pokok, berupa minyak goreng yang kini langka di pasaran.
Pasalnya, ini menjadi tugas pemerintah untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, yang seharusnya memiliki data tersebut.
Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha mengatakan, terkait kekosongan minyak goreng di pasaran, harus dipertanyakan ke pemerintah daerah, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Seharusnya, pemerintah daerah itu, khusus yang membidangi masalah ketahanan pangan, punyai database, kaitan kebutuhan masyarakat.
“Berapa kebutuhan minyak goreng se-Kabupaten Bekasi. Masa sih nggak tahu, kalau tidak punya, ini yang harus dipertanyakan,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (24/2).
Menurut Aria, itemnya bukan hanya minyak goreng, tapi juga kebutuhan lainnya. Sehingga bisa memprepare, karena database seharusnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya, minyak goreng itu ada berapa merek, hulunya ada dimana. Sebetulnya, pemerintah daerah punya kemampuan untuk mendata itu.
“Kalau punya data itu, pemerintah bisa memprepare, kebutuhannya sekian. Sebetulnya, pemerintah daerah itu punya data nggak sih kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Bekasi?,” tanya Aria.
Selain itu, ia juga menyarankan, pemerintah daerah harus melakukan peninjauan ke lapangan, untuk memastikan tidak ada penimbunan. Aria menilai, kelangkaan minyak goreng ini, dikarenakan pemerintah yang kurang siap.
“Ini harus ditinjau oleh pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh oknum-oknum, atau pedagang nakal. Dengan adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran, disebabkan pemerintah yang kurang siap,” tandas Aria. (pra)