RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bekasi menolak keras wacana penundaan Pemilu 2024. Demokrat menilai, penundaan Pemilu akan mencederai demokrasi di Indonesia.
Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM mengatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai dinamika politik. Saat ini, beberapa Partai Politik (Parpol) lain teriak penundaan pemilu, tapi dasar hukumnya apa. Oleh karena itu dirinya menegaskan, partainya menolak wacana tersebut.
“Kita tunggu saja nanti keadaannya, yang jelas Demokrat tetap tidak menghendaki Pemilu ini ditunda, karena tidak ada landasan hukumnya. Ini sudah mencederai demokrasi di Indonesia,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (1/3).
Belum lama ini kata Romli, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun tiba-tiba kenapa ada parpol yang menginginkan Pemilu ditunda, apa keinginan besarnya. Karena memang alasan Covid-19, ekonomi, atau yang lainnya, tidak mungkin.
“Ini satu alasan yang belum bisa banyak diterima. Saya yakin masyarakat belum tentu menerima dengan alasan berbeda-beda,” tukasnya.
Untuk diketahui, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi ketua umum parpol pertama yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Cak Imin usai menerima kalangan pengusaha, pelaku UMKM, dan analis ekonomi perbankan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menyikapi itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, Abdul Kholik enggan berbicara banyak. Alasannya, karena persoalan tersebut bukan kapasitasnya. Melainkan, kapasitas para elit parpol di atas (pusat), yang jelas pengurus partai di tingkat daerah harus selalu siap dalam segala sesuatu.
“Ya bukan kapasitas kita, biarin saja. Kalau kita mesti siap di segala situasi,” tuturnya.
Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Bekasi pada Pilkada 2017 lalu ini menegaskan, akan tetap fokus terhadap kinerja-kerja partai, karena sudah ada tahapan-tahapan Pemilu. Karena apabila dirinya terlena dengan wacana tersebut, akan merugikan partai yang dipimpinnya ini.
“Yang jelas keputusan sudah ada, tahapan sudah dikeluarkan oleh KPU. Kalau kita berhenti, rugilah, makanya lebih baik jalan saja, asumsi Pemilu dua tahun lagi,” katanya (pra)
