RADARBEKASI, PENAJAM PASER UTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Istana Negara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, akan dibangun di dataran tertinggi dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut.
“Di sini ini titik Istananya. Ini tempat yang tertinggi, dari permukaan laut kira-kira 80 meter. Ini yang paling tinggi di sini. sehingga bisa melihat ke penjuru kanan kiri,” kata Presiden Jokowi dalam paparannya di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).
Presiden menjelaskan memang terdapat usulan dari beberapa menteri agar upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus digelar di Ibu Kota Nusantara pada 2024.
Menurut Presiden, usulan itu bisa saja terlaksana jika pembangunan Istana Negara, kantor kementerian/lembaga dan fasilitas terkait telah rampung. Namun, Presiden masih mengkalkulasi untuk menentukan keputusan tersebut, sembari melihat perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Kita lihat seperti apa, kalau memang Istana sudah jadi atau kementerian-kementerian lain sudah jadi atau fasilitas yang lain sudah jadi, ya bisa saja. tapi nantilah kalau sudah kelihatan progress-nya,” kata Presiden.
Presiden juga mengatakan bahwa IKN Nusantara dibangun dengan salah satu konsep sebagai kota hutan. Artinya, hutan hijau di wilayah IKN akan dibiarkan agar berkelanjutan.
“Tapi yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri, yang monokultur, yang homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang,” ujarnya.
Pemerintah, ujarnya, juga membangun terlebih dahulu pusat persemaian atau nursery yang mampu memproduksi 20 juta bibit tanaman per tahun.
“Dari situlah kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini, sehingga tanamannya tidak monokultur, tanamannya tanaman endemik, tanaman lokal yang mampu menarik hewan untuk masuk, mampu menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu yang masuk,” ujarnya.
Pemerintah ingin memperbaiki dan merehabilitasi lahan hijau di kawasan IKN Nusantara.
“Sehingga ini yang mau kita lakukan, merehabilitasi baik hutannya, maupun mereklamasi bekas-bekas tambang yang ada, karena memang banyak sekali hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi,” jelas Presiden. (wsa)
