RADARBEKASI.ID, BEKASI — Laskar Ganjar-Puan (LGP) terus mencari dukungannya untuk Gubernur Jawa Timur Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani, menjadi Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Kemarin, laskar yang digawangi Mochtar Mohammad tersebut melakukan sosialisi sambil bagi-bagi sembako kepada warga pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Selain membagikan ratusan paket sembako, LGP juga membagikan beasiswa pendidikan bagi anak pemulung. Sebelum dibagikan sembako, ratusan pemulung pun mengikuti ikrar dukungan kepada Ganjar-Puan sebagai Capres-Cawapres RI di Pemilu 2024.
“Pembagian sembako dan sertifikat juga akan kita lakukan juga kepada anak yatim dan ibu Jompo di RW 02 kelurahan Jakasampurna, Bekasi Barat malam nanti,” kata Ketua umum LGP Nawang Andi Kusuma, kepada Radar Bekasi.
Sementara itu, Pembina LGP Mochtar Mohammad menegaskan, menolak wacana penundaan Pemilu pasca ditetapkan jadwal pelaksanaan pada 14 Februari 2024. Dia pun meminta para menteri kabinet yang menyuarakan wacana itu untuk direshuffle atau diganti, karena telah sebabkan turunnya wibawa pemerintah dan kepuasan publik ke pemerintah.
Mantan wali Kota Bekasi tersebut, meminta Kemenko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Mentri bidang perekonomian Airlangga Hartarto diganti, karena diduga melanggar Sumpah jabatan sebagai Menteri Kabinet. Pasalnya, usulan perpanjangan Masa jabatan Presiden tak diatur dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945. “Kita tahu Menteri itu di sumpah jabatan setia terhadap Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Tak hanya itu, M2 sapaan akrab politisi PDI P ini meminta, agar KPK dan BPK perlu kiranya memonitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Investasi (KSI) yang melibatkan Aset Negara dan Kawasan, Khususnya seperti IKN Nusantara. “Bisa saja motif isu perpanjangan masa jabatan Presiden itu terkait dengan investasi asing,” tuturnya. (mhf)
