RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelaku seni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mewadahi panggung untuk dapat tampil, sehingga budaya kesenian, salah satunya Topeng Betawi Bekasi, bisa terjaga kelestariannya.
Seperti diketahui, selama masa pandemi, pelaku seni merupakan salah satu yang sangat merasakan dampaknya.
“Pemkab Bekasi akan ada Gedung Juang, alangkah baiknya jika disediakan panggung, agar para pelaku seni bisa tampil,” ujar salah satu Pelaku Seni dari Sanggar Margasari, Sri Suryani, kepada Radar Bekasi, Selasa (29/3).
Kata dia, jenis kesenian di Kabupaten Bekasi cukup banyak. Sri yang merupakan pelaku seni jenis Topeng Betawi ini, biasanya tampil pada acara hajatan, baik sunatan atau nikahan. Kemudian acara undangan jika ada kegiatan pemerintahan.
“Kami kan tampil ketika ada acara keramaian. Oleh sebab itu, kami sangat merasakan dampak selama pandemi. Tapi saat ini sudah mulai membaik, dengan kondisi kasus Covid-19 yang sudah menurun,” terang Sri.
Lanjutnya, meski saat ini pandemi sudah melandai, apabila ada perhatian dari pemerintah untuk dapat menampilan pelaku seni, baik di destinasi wisata dan sejumlah hotel. Sebab, seni merupakan salah satu bagian dari pelestarian kesenian Kabupaten Bekasi, serta menjadi pendapatan pelaku seni bisa terjaga.
“Tanpa ada peran dan kebijakan pemerintah, kesenian bisa perlahan ditinggalkan generasi muda. Apa lagi kesenian yang ditampilkan, juga bisa bergantian, supaya tidak bosan,” ucapnya
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Reza Nur Alam menjelaskan, pihaknya sudah merencanakan para pelaku seni untuk tampil di Gedung Juang sebagai penghibur pengunjung, serta sebagai bentuk pelestarian kesenian Kabupaten Bekasi.
Rencana tersebut, lanjut Reza, akan dilaksanakan pada saat Bulan Ramadan, yang dimulai sore menjelang buka puasa, atau yang lebih dikenal ngabuburit.
“Kalau untuk tampil di Gedung Juang, sudah kami rencanakan, tapi kalau di setiap hotel, tentunya harus berkomunikasi dengan pihak hotel. Nanti coba kami bahas, karena jangan sampai ada salah kewenangan dengan Dinas Pariwisata,” beber Reza. (and)
